Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Luhut sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan 2000-2001 dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura 1999-2000.
"Terakhir (melaporkan) saat saya berhenti dari Menteri Perindustrian dan Perdangangan pada 2001," tambah Luhut.
Namun Luhut tidak menyampaikan jumlah hartanya. "Banyak," jawab Luhut singkat saat ditanya soal hartanya. Selain menyerahkan LHKPN, Luhut juga mengaku bertemu dengan pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki.
"Kami ngomong-ngomong saja, Pak Taufiq kan teman saya," ungkap Luhut.
Beberapa hal yang dibicarakan antara lain mengenai panitia seleksi KPK, dan usulan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.
"Tentu kami ingin aturan itu harmonisasi supaya aturan jangan tumpang tindih, termasuk juga masalah banyak peraturan perundangan-undangan yang menjadi tanpa disadari bisa hambat investasi. Itu juga pemerintah sekarang lakukan harmonisasi," ungkap Luhut.
Berdasarkan LHKPN Luhut yang disampaikan pada 10 Mei 2001, harta jenderal bintang empat tersebut berjumlah Rp7,105 miliar dan 295.494 dolar AS. Rincian hartanya adalah harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp1,46 miliar di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang berasal dari warisan.
Selanjutnya harta tidak bergerak berupa mobil Mazda Cronos, mobil Cherokee, mobil Toyota Crown dan KIA Carnival senilai Rp795 juta, logam dan batu mulia sejumlah Rp250 juta serta giro dan serta kas lain sejumlah Rp4,6 miliar dan 295.494 dolar AS.
"Terakhir (melaporkan) saat saya berhenti dari Menteri Perindustrian dan Perdangangan pada 2001," tambah Luhut.
Namun Luhut tidak menyampaikan jumlah hartanya. "Banyak," jawab Luhut singkat saat ditanya soal hartanya. Selain menyerahkan LHKPN, Luhut juga mengaku bertemu dengan pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki.
"Kami ngomong-ngomong saja, Pak Taufiq kan teman saya," ungkap Luhut.
Beberapa hal yang dibicarakan antara lain mengenai panitia seleksi KPK, dan usulan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.
"Tentu kami ingin aturan itu harmonisasi supaya aturan jangan tumpang tindih, termasuk juga masalah banyak peraturan perundangan-undangan yang menjadi tanpa disadari bisa hambat investasi. Itu juga pemerintah sekarang lakukan harmonisasi," ungkap Luhut.
Berdasarkan LHKPN Luhut yang disampaikan pada 10 Mei 2001, harta jenderal bintang empat tersebut berjumlah Rp7,105 miliar dan 295.494 dolar AS. Rincian hartanya adalah harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp1,46 miliar di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang berasal dari warisan.
Selanjutnya harta tidak bergerak berupa mobil Mazda Cronos, mobil Cherokee, mobil Toyota Crown dan KIA Carnival senilai Rp795 juta, logam dan batu mulia sejumlah Rp250 juta serta giro dan serta kas lain sejumlah Rp4,6 miliar dan 295.494 dolar AS.
