Sarjana hukum memegang peran yang strategis karena setiap aspek penyelenggaraan pemerintah bersentuhan dengan hukum. Profesi yang menanti sarjana hukum bukan hanya terbatas pada profesi Aparat Penegak Hukum (APH), melainkan juga profesi yang berhubungan dengan birokrasi pada lembaga dan kementerian pemerintah.
Sebagai upaya mempersiapkan para sarjana hukum untuk memikul posisi-posisi strategis tersebut, Ikatan Alumni Fakultas Hukum (IKAFH) Universitas Diponegoro (Undip) menyelenggarakan Sharing Session bertema "Peran Strategis Sarjana Hukum dalam Pembentukan Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan", Jumat (17/7).
Komitmen tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Alumni Fakultas Hukum (IKAFH) Universitas Diponegoro, Asep Ridwan, pada sambutannya. Acara ini penting untuk diadakan karena ia menilai sarjana hukum butuh penguatan di bidang profesionalisme dan keilmuan.
Baca Juga:
- IKA FH UNDIP Dorong Reformasi Kebijakan Pemerintah Melalui 9 Rekomendasi
- FH Undip Go Global, Bersama Alumni Wujudkan World Class Faculty
“Jadi harapan kita melalui forum ini, yang akan disampaikan keynote-nya melalui Bu Nanik, ini benar-benar bisa memberikan pencerahan baik kepada para mahasiswa yang belum lulus atau baru lulus,” ucapnya.
Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, menyampaikan keynote speech-nya dengan tema “Mengabdi untuk Negara: Kepemimpinan, Integritas, dan Profesionalisme Sarjana Hukum dalam Birokrasi Nasional”. Ia menganggap tema yang diangkat dalam acara ini sebagai refleksi dan kebutuhan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks, transformasi digital yang semakin cepat, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
“Kemajuan bangsa dan negara ini tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya, terutama mereka yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menjaga tegaknya hukum,” ucapnya.
















