Sebagian bayangan kita memang masih terjerat di masa lalu, bahkan banyak di antara kita masih menapakkan satu kaki kita di masa lalu. Rakyat banyak sebenarnya cukup realistis dan nrimo. Hanya politikus yang sok bersih dan banyak tuntutan. Yang dibutuhkan dari para pemimpin sekarang sebenarnya sekadar kejujuran, transparansi, dan kemauannya melibatkan masyarakat luas untuk memutuskan hal-hal penting dalam mengelola negara ini.
Kalau Mega masih mau menggunakan kesempatannya setahun lebih ini untuk menoreh sejarah Indonesia dengan kaligrafi yang indah, setidaknya ada beberapa hal yang bisa dilakukannya dengan modal-modal dasar tersebut di atas:
Pertama, untuk mendapatkan kembali trust yang telah memudar cepat, Mega harus mampu menampakkan wajah pemerintahnya yang lebih bersih. Persoalannya bukan karena pembantunya hanya korupsi satu dua rumah seharga semiliar rupiah, tetapi trust hanya bisa diperoleh kembali kalau di sana ada kejujuran dan komitmen untuk menjadi bersih. Memecat Rachman dan sederet pembantunya yang tidak jujur atau tidak kompeten adalah syarat utama untuk merebut kembali kepercayaan rakyat.
Kedua, Mega perlu meyakinkan semua komponen bangsa ini dan duduk bersama pimpinan MPR dan DPR serta pimpinan-pimpinan parpol untuk meneruskan reformasi konstitusi, dan memberdayakan serta memberikan kewenangan lebih besar kepada komisi konstitusi. Reformasi hukum dan ekonomi lanjutan untuk memberi dasar bagi bangsa ini untuk mengubah dirinya menjadi salah yang terdepan di Asia Tenggara atau mungkin Asia, hanya bisa dilakukan kalau reformasi konstitusi sebagai landasan dasarnya dengan cepat bisa diselesaikan.
Ketiga, korupsi masa lalu dan masa kini, kalau tidak diselesaikan dan dicegah, akan menjadikan bangsa ini tanpa masa depan. Mega akan ikut bersalah bila mana Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru dibentuk tidak diperkuat, dipilih dari orang-orang terbaik, dan didukung untuk melaksanakan tugasnya tanpa cadangan agenda apapun.
Keempat, penyelesaian masalah restrukturisasi perbankan dengan memberikan release and discharge kepada para konglomerat yang mentaati perjanjian dengan Pemerintah (BPPN) harus dianggap sebagia bagian dari proses rekonsiliasi nasional dengan seluruh komponen bangsa ini yang harus diprogram dengan cermat, dengan urutan pertama pada penyelesaian restrukturisasi perbankan, penyelesaian masalah Aceh dan Papua, serta konflik antaretnis di berbagai daerah.
Program rekonsiliasi selanjutnya adalah tentu bagaimana menyelasaikan masalah-masalah tersisa dengan korban pembantaian sekitar tahun 1965, konflik dengan golongan dan organisasi Islam, masalah-masalah dengan orde baru, penyelesaian dengan para pelaku kejahatan kemanusiaan--termasuk dari kalangan TNI, penyelesaian dengan para koruptor, dan sebagainya. Kalau penyelesaian masalah para konglomerat tidak diartikan sebagai bagian dari program rekonsiliasi, tuntutan akan rasa keadilan bisa menjelma menjadi bom waktu yang disimpan di sudut tersembunyi, yang bisa meledak kapan pun di tengah-tengah kita, di kala kita merasa hidup sudah berjalan normal dan tenteram dengan korban-korban yang kita tidak tahu siapa nanti.
















