2. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
3. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia.
4. Visa Kunjungan Saat Kedatangan adalah Visa yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada saat kedatangan kepada orang asing warga negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia yang tidak mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat.
Pasal 2
(1) Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 diberikan semata-mata untuk kepentingan kunjungan berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi orang asing warga negara dari negara tertentu yang melakukan kerja sama bilateral atau multilateral berdasarkan asas timbal balik atau resiprokal dengan pemerintah Indonesia.
Pasal 3
Orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah warga negara dari negara:
a. Thailand;
b. Malaysia;
c. Singapura;
d. Brunei Darussalam;
e. Phillipina;
f. Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR);
g. Macao Special Administration Region (Macao SAR);
h. Chili;
i. Maroko;
j. Turki; dan
k. Peru.
Pasal 4
Orang asing warga negara dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia melalui semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Pasal 5
Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan:
