Satgas Penanganan COVID-19 mengeluarkan SE No.7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri di Masa Pandemi Covid-19. SE yang ditandatangani Ketua Satgas Doni Monardo, itu berlaku mulai tanggal 9 Februari.
Ketentuan ini sebagai perpanjangan ketentuan sebelumnya yang berakhir pada 8 Februari 2021. SE ini guna mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona yang terus berpotensi meningkat. Selain itu, tingkat penularan Covid-19 masih tinggi ditandai dengan positivity rate, kasus aktif, dan penambagan kasus tingkat nasional.
Dalam SE yang diteken Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo tersebut, pelaku perjalanan dalam negeri harus mengikuti sejumlah ketentuan. Ketentuan itu di antaranya, setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi atau umum bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku.
Untuk perjalanan ke Pulau Bali, diberlakukan sejumlah persyaratan, seperti berikut ini: "Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR yang sampelya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia," demikian dikutip dari SE tersebut, seperti dilansir Setkab.
Sementara pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi darat atau laut wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau negatif rapid test antigen, yang sampelnya diambil maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan.
SE ini juga mengatur perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta perjalanan antara provinsi/kabupaten/kota di Pulau Jawa. Pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi umum darat dites secara acak rapid test atau genose test jika diperlukan Satgas Covid-19 di daerah.
Pelaku perjalanan udara juga wajib menunjukkan hasil negatif RT PCR yang sampelnya diambil maksimal 3x24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 2x24 jam. Pelaku perjalanan laut wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 3x24 sebelum keberangkatan. Pelaku perjalanan kereta api antarkota juga wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau rapid test antigen/genose test yang sampelnya diambil 3x24 jam sebelum keberangkatan. Ketentuan ini juga berlaku untuk pelaku perjalanan darat dengan kendaraan pribadi.
Sementara khusus libur panjang atau keagamaan, pelaku perjalanan jarak jauh darat dan menggunakan KA serta kendaraan pribadi telah tes RT-PCR/rapid test antigen/genose test yang sampelnya diambil 1x24 jam sebelum keberangkatan. Pembatasann perjalanan selama libur panjang dengan moda transportasi darat kendaraan pribadi. SE ini berlaku efektif mulai 9 Februari sampai waktu yang ditentukan kemudian.
Selain itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo menerbitkan Surat Keputusan (SK) No.9 Tahun 2021 tentang Tempat Karantina, Isolasi, dan Kewajiban RT-PCR Bagi WNI Pelaku Perjalanan Internasional pada 9 Februari. Penerbitan SK ini didasari pertimbangan bahwa SK No.6 Tahun 2021 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penanganan COVID-19, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru.
Dalam situs Setkab dijelaskan bahwa melalui SK ini, Ketua Satgas COVID-19 memutuskan enam hal, sebagai berikut: KESATU, Menetapkan tempat isolasi/karantina WNI Pelaku Perjalanan Internasional di Wisma Pademangan yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, dan pengamanan.
KEDUA, Dalam hal hunian Wisma Pademangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penuh, tempat isolasi/karantina dilaksanakan di hotel bintang 2 (dua) dan bintang 3 (tiga) yang telah ditentukan dengan pelayanan setara Wisma Pademangan.
KETIGA, Pembiayaan tempat isolasi/karantina dan tes RT-PCR bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan hanya khusus diperuntukan bagi WNI Perjalanan Internasional dengan kriteria sebagai berikut: a. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Indonesia untuk menetap minimal 14 hari di Indonesia;
b. Pelajar/mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri; atau c. Pegawai Pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri dengan biaya dari negara.
KEEMPAT, Mekanisme pembayaran tempat isolasi/karantina dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah melalui proses verifikasi/review oleh BPKP.
KELIMA, Keputusan ini mencabut Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kriteria Hotel dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri.
“Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Februari 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” bunyi ketentuan penutup SK pada DIKTUM KEENAM.
















