Setelah aturan pengangkatan Kapolri, kini giliran aturan proses pengangkatan pelaksana tugas Kapolri yang termuat dalam Pasal 11 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohonnya, Windu Wijaya - yang tercatat sebagai Direktur Pusat Advokasi dan Pengawasan Penegakan Hukum - memandang proses pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai plt Kapolri menyalahi pasal itu.
“Pemohon merasa dirugikan, karena Pasal 11 ayat (5) UU Polri ditafsirkan secara salah dan berpotensi melanggar hukum,” ujar Windu dalam sidang pendahuluan di ruang sidang MK, Kamis (12/2).
Pasal 11 ayat (5) menyebutkan, “Dalam keadaan mendesak, Presiden daopat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Windu menilai saat proses pengangkatan Komjen Badrodin sebagai Plt Kapolri itu dapat disalahgunakan oleh Presiden Jokowi sendiri. Soalnya, proses pengangkatan Badrodin tidak disertai alasan atau keadaan mendesak dan tanpa meminta persetujuan DPR. Selain itu, proses pengangakatan Badrodin tidak ada pemberhentian sementara kepada Kapolri sebelumnya.
“Tetapi, faktanya memang proses pengangkatan Badrodin sebagai Plt Kapolri oleh presiden seolah-olah sudah sesuai dengan hukum,” kata Windu di hadapan majelis panel yang diketuai Anwar Usman.
Menurutnya, ada ketidakjelasan dalam proses pengangkatan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri yang diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) UU Polri. “Ini karena proses pengangkatan tidak memenuhi syarat pengangkatan Plt Kapolri,” kata dia.
Mengingat pengujian Pasal 11 ayat (5) UU Polri sangat mendesak dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi pemohon apabila norma hukum diterapkan, pemohon meminta putusan provisi agar MK memerintahkan Presiden mencabut Keppres tentang pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri.
“Memerintahkan kepada Presiden mencabut Keppres tentang penugasan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab sebagai Kapolri,” harapnya.
Selain itu, dalam petitum permohonannya, Windu meminta MK memberikan tafsir konstitusional bersyarat Pasal 11 ayat (5) UU Polri sepanjang dimaknai “pengangkatan pelaksana tugas kapolri sah sepanjang Kapolri dalam masa jabatannya mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau diberhentikan sementara oleh Presiden dalam keadaan mendesak dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Hakim Anwar Usman selaku ketua majelis sidang menilai permohonan ini masih belum jelas uraian kerugian konstitusionalnya. “Belum tampak dimana letak kerugian konstitusional Saudara. Legal standing pemohon juga belum tegas, apakah sebagai perorangan advokat atau sebagai direktur pusat advokasi dan pengawasan penegakan hukum? Ini mesti dipastikan,” sarannya.
Hal senada disampaikan anggota majelis panel, Maria Farida yang juga menilai tidak ada hubungan antara kerugian konstitusional pemohon dengan proses pengangkatan Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri. “Kalau Anda bilang ketidakpastian hukum, apa pengangkatan Plt Kapolri hak Anda terganggu, kan yang dirugikan bukan Anda? Jadi tolong uraikan kerugian Anda dengan berlakunya pasal itu,” pintanya.
“MK juga tidak berwenang mengadili kasus konkrit dengan memerintahkan presiden mencabut keppres pemberhentian Kapolri. Disini bukan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bisa membatalkan peristiwa (hukum) konkrit,” ujar Maria mengingatkan.
“Pemohon merasa dirugikan, karena Pasal 11 ayat (5) UU Polri ditafsirkan secara salah dan berpotensi melanggar hukum,” ujar Windu dalam sidang pendahuluan di ruang sidang MK, Kamis (12/2).
Pasal 11 ayat (5) menyebutkan, “Dalam keadaan mendesak, Presiden daopat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Windu menilai saat proses pengangkatan Komjen Badrodin sebagai Plt Kapolri itu dapat disalahgunakan oleh Presiden Jokowi sendiri. Soalnya, proses pengangkatan Badrodin tidak disertai alasan atau keadaan mendesak dan tanpa meminta persetujuan DPR. Selain itu, proses pengangakatan Badrodin tidak ada pemberhentian sementara kepada Kapolri sebelumnya.
“Tetapi, faktanya memang proses pengangkatan Badrodin sebagai Plt Kapolri oleh presiden seolah-olah sudah sesuai dengan hukum,” kata Windu di hadapan majelis panel yang diketuai Anwar Usman.
Menurutnya, ada ketidakjelasan dalam proses pengangkatan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri yang diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) UU Polri. “Ini karena proses pengangkatan tidak memenuhi syarat pengangkatan Plt Kapolri,” kata dia.
Mengingat pengujian Pasal 11 ayat (5) UU Polri sangat mendesak dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi pemohon apabila norma hukum diterapkan, pemohon meminta putusan provisi agar MK memerintahkan Presiden mencabut Keppres tentang pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri.
“Memerintahkan kepada Presiden mencabut Keppres tentang penugasan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab sebagai Kapolri,” harapnya.
Selain itu, dalam petitum permohonannya, Windu meminta MK memberikan tafsir konstitusional bersyarat Pasal 11 ayat (5) UU Polri sepanjang dimaknai “pengangkatan pelaksana tugas kapolri sah sepanjang Kapolri dalam masa jabatannya mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau diberhentikan sementara oleh Presiden dalam keadaan mendesak dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Hakim Anwar Usman selaku ketua majelis sidang menilai permohonan ini masih belum jelas uraian kerugian konstitusionalnya. “Belum tampak dimana letak kerugian konstitusional Saudara. Legal standing pemohon juga belum tegas, apakah sebagai perorangan advokat atau sebagai direktur pusat advokasi dan pengawasan penegakan hukum? Ini mesti dipastikan,” sarannya.
Hal senada disampaikan anggota majelis panel, Maria Farida yang juga menilai tidak ada hubungan antara kerugian konstitusional pemohon dengan proses pengangkatan Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri. “Kalau Anda bilang ketidakpastian hukum, apa pengangkatan Plt Kapolri hak Anda terganggu, kan yang dirugikan bukan Anda? Jadi tolong uraikan kerugian Anda dengan berlakunya pasal itu,” pintanya.
“MK juga tidak berwenang mengadili kasus konkrit dengan memerintahkan presiden mencabut keppres pemberhentian Kapolri. Disini bukan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bisa membatalkan peristiwa (hukum) konkrit,” ujar Maria mengingatkan.
