Ingatan publik masih hangat, kasus korupsi yang menjerat anggota Komisi XI DPR Amin Santono atas dugaan menerima suap terkait dua anggaran proyek di Sumedang yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Ini salah satunya disebabkan tidak transparannya pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) yang membuka cela terjadinya korupsi.
Anggota Komisi XI DPR, Johnny G Plate berpendapat mengurai korupsi yang dilakukan oknum anggota dewan, tak hanya dilihat dari hilir semata. Namun, sisi hulu mesti ditelusuri lebih dalam oleh aparat penegak hukum. Sebab, proses perencanaan pembangunan dengan anggaran negara melalui tahapan panjang. Mulai musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan, provinsi hingga ke tingkat pusat.
Belum lagi, tata kelola pembahasan anggaran di Banggar DPR memang kerap kurang terbuka dan transparan. “Makanya, tata kelola anggaran di DPR itu harus terbuka dan transparan. Pembahasan APBN itu juga banyak tekanan. ke publik. Apalagi postur pembahasan anggaran di Banggar, rapatnya harus terbuka ke publik. Kalau perlu melibatkan instrumen lembaga lain,” saran Johnny dalam sebuah diskusi bertajuk "Pencegahan Praktik Korupsi dalam Pembahasan APBN" di Gedung DPR, Selasa (8/5/2018).
Johnny menilai, selain kurang transparan, selama ini menurun perdebatan dalam pembahasan anggaran di Banggar. Anggota dewan di Banggar juga lebih memilih mengikuti mayoritas suara dalam pembahasan anggaran untuk kemudian memberi persetujuan terhadap APBN yang diajukan pemerintah.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu meminta demi menjaga reputasi dan marwah lembaga parlemen, apapun pembahasan yang menyangkut anggaran mesti dilakukan secara terbuka ke publik. Begitu pula dengan perdebatan-perdebatan mesti dibudayakan sebagai bentuk kekritisan anggota dewan. Ini agar cela-cela melakukan korupsi dapat ditutup melalui pengawasan yang dilakukan publik.
“Tata kelola pembahasan di Banggar harus diubah, mekanisme pembahasan harus terbuka,” harapnya. Baca Juga: Korupsi Yaya Hancurkan Reputasi Kemenkeu
Anggota Komisi XI lain, Hendrawan Supratikno mengatakan kasus korupsi yang melibatkan Amin Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengakui ada ruang khusus konsultasi terkait dengan pembahasan anggaran. “Kata Sri Mulyani, ruangan tersebut bakal ditiadakan,” kata dia.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berpendapat demokrasi yang terjadi di Indonesia bergeser menjadi demokrasi transaksional dan kriminal. Karena itu, solusi dalam kasus Amin Santoso, mesti memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Mulai perencanaan (pembangunan), pembahasan, hingga persetujuan anggaran. “DPR punya pansus usulan program pembangunan daerah pemilihan. Jadi harus dibuka setiap pembahasan,” kata dia.
Anggota Komisi XI lain, Nurhayati Assegaf punya pandangan yang sama. Menurutnya, kejahatan korupsi yang dilakukan oknum anggota dewan tak hanya soal etika dan moral, tapi juga tata kelola pembahasan anggaran di Banggar. Menurutnya, korupsi yang dilakukan Amin menjadi bagian dari ketidaktransparanan setiap pembahasan anggaran. Akibatnya, pejabat di daerah pun tidak mengetahui secara utuh mekanisme pembahasan APBN ini.
“APBN itu domainnya pemerintah. Kami ini hanya mengawasi dan menyetujui,” ujar politisi Partai Demokrat itu.
Johnny melanjutkan komisinya tidak memiliki agenda pembahasan APBN-P 2018, tetapi pembahasannya dengan pihak pemerintah. “Pembahasan APBN-P 2018, tidak ada. Kok ada pembahasan APBN-P 2018? Apa pejabat daerah itu tidak tahu mekanisme pembahasan anggaran di DPR?”
Baginya, korupsi yang dilakukan oknum anggota dewan tidak mungkin terjadi tanpa adanya peran pihak pemerintah. Sebab, kekuatan anggaran berada di pemerintah. “Kasus ini jangan-jangan ada kolaborasi dengan pihak pejabat pemerintah,” kata Johnny menduga-duga.
Pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy berpendapat posisi anggota dewan berada di hulu sebagai pengambil kebijakan. Karenanya, anggota dewan pun menjadi bagian dalam menjalankan sistem yang korup. Menurutnya, cara utama yang harus dilakukan dalam upaya mencegah korupsi yakni dengan memperbaiki sistem.
Dia menilai pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tidak berdampak besar terhadap perilaku korupsi yang justru banyak dilakukan penyelenggara negara. Dengan kata lain, kiprah KPK selama ini diibaratkan tidak mampu “memadamkan sumber api.” “Karena ini soal sistem. Ini kerusakan sistem. Mimpi mau menyelesaikan persoalan korupsi, tapi tidak dibenahi sistemnya,” katanya.
