Keyakinan Marwan –atau Rifai, bisa jadi lantaran alasan yuridis dan sosiologis Kejaksaan mengeluarkan SKPP sudah cukup kuat. Kejaksaan mengiyakan bahwa perbuatan Bibit dan Chandra sudah memenuhi rumusan delik. Namun, perbuatan itu dilakukan tanpa kesadaran akan akibat. Misalnya, pencegahan bepergian ke luar negeri. Pimpinan KPK periode terdahulu pun melakukan kebijakan serupa. Jadi, Bibit dan Chandra menjalankan wewenang yang diberikan Undang-Undang. Wisnu Subroto, jaksa yang ditunjuk menghadiri praperadilan di PN Jakarta Selatan, menunjuk Pasal 50 KUHP. Pasal ini merumuskan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana,”.
Alasan sosiologis juga tak kalah kuat. Psikologi masyarakat sangat menentang kriminalisasi KPK. Perkara Bibit dan Chandra dianggap sebagai bagian dari kriminalisasi itu. Apalagi, faktanya, perjuangan Bibit dan Chandra lewat Mahkamah Konstitusi membuahkan hasil. Demonstransi mendukung KPK terus bermunculan di berbagai tempat. Menyeret Bibit dan Chandra ke pengadilan, di tengah tudingan kriminalisasi, seolah menentang arus rasa keadilan masyarakat.
Kedua alasan Kejaksaan Agung itu dinilai OC Kaligis dan kawan-kawan lemah dan tidak dapat diterima akal sehat. Kalau perbuatan Bibit dan Chandra sudah memenuhi unsur delik, sudah selayaknya jaksa penuntut meneruskan berkas perkara ke pengadilan. Apatah lagi, penuntut sudah menyatakan P-21, sebutan untuk berkas yang dinyatakan lengkap. Alasan sosiologis, bukanlah alasan menghentikan perkara yang dibenarkan Undang-Undang.
Keputusan dilematis
Keputusan Kejaksaan Agung mengeluarkan SKPP bisa dibilang dilematis. Di satu sisi, kasus Bibit dan Chandra serta proses-proses yang relevan telah membongkar aib Kejaksaan sendiri. Makelar kasus begitu gampang berkomunikasi dengan petinggi Kejaksaan.
Seperti rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi, petinggi Kejaksaan seperti Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto dan (kala itu) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga bisa berhello ria dengan orang yang diduga punya kepentingan perkara. Sebelum rekaman diputar, Wisnu dan Ritonga berusaha membantah. Tetapi setelah sidang MK memperdengarkan komunikasi mereka, mata masyarakat membelalak menyaksikan kotornya permainan hukum di negeri yang mengklaim sebagai Rechtsstaat ini.
Di sisi lain, kalau Kejaksaan meneruskan perkara, semakin besar keyakinan masyarakat tentang dugaan upaya mengerdilkan KPK. Upaya itu dilakukan dari hampir semua lini, mulai dari legislatif, eksekutif hingga aparat penegak hukum sendiri. Toh, Wisnu masih kukuh membantah. “Tidak ada rekayasa,” ujarnya kala itu.
Ritonga pun berusaha membuat alibi. Sejak awal, Ritonga melanjutkan, dialah yang pertama menolak perkara Bibit dan Chandra ditangani bidang pidana umum. Tak ada tindak pidana umum yang dilakukan kedua pimpinan KPK itu. Toh, ia ikut hadir di Mabes Polri ketika rapat membicarakan kasus Bibit dan Chandra.
