Sinyalemen kriminalisasi semakin kentara karena berubah-ubahnya pasal yang dikenakan kepada Bibit dan Chandra. Tim delapan bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertugas mencari fakta kebenaran pada kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Bibit dan Chandra kepada Angggoro Widjojo. Tim delapan diketuai oleh praktisi hukum kawakan yang juga anggota Dewan Petimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution diberikan waktu selama dua pekan. Berdasarkan rekaman yang diputar di Makhamah Konstitusi, nama-nama yang tersebut dalam pembicaraan dilakukan pemeriksaan oleh tim delapan. Diantaranya, Wisnu Subroto, AH Ritonga, Anggodo Widjojo, Ari Muladi, Eddy Sumarsono.
Setelah melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan, Buyung yakin polisi tidak memiliki cukup bukti terhadap dugaan tindak pidana penyuapan, pemerasan sebagaimana yang disangkakan polisi kepada Bibit dan Chandra. Buyung yang juga pendiri Yayasan Lembaga bantuan Hukum (YLBHI) ini menilai jika tetap dipakasakan maju ke pengadilan, akan sia-sia. Sebab, menurut Buyung, pasal yang digunakan untuk menjerat Bibit dan Chandra, merupakan pasal karet. Bahkan, prosedur dalam sangkaan penyalahgunaan wewenang adalah prosedur yang lazim dipergunakan pada pimpinan KPK periode sebelumnya.
Sebelumnya, polisi dan Kejaksaan Agung tetap bersikukuh memilki alat bukti yang cukup. Malahan, setelah tiga kali bolak-balik berkas perkara, berakhir berkas keduanya lengkap atau P21. Namun, lantaran tim delapan memberikan rekomendasi atas hasil temuannya kepada presiden pada 17 November 2009, maka menjadi pertimbangan SBY dalam menyikapi kasus Bibit dan Chandra. Dalam pernyataan sikapnya, SBY mengutarakan pada awalnya berpendirian kasus Bibit dan Chandra agar maju ke pengadilan.
Namun mengingat terjadi pro-kontra di tingkat masyarakat ditambah lagi dengan hasil temuan tim delapan kasus tersebut dihentikan. Sayangnya, SBY tidak secara tegas, cara apa yang mesti ditempuh. Seperti melempar bola, akhirnya dengan berdasarkan berbagai pertimbangan, 1 Desember 2009 SKPP diterbitkan Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Sekedar mengingatkan, menyeruaknya kasus perseteruan Mabes Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di penghujung akhir 2009 memang menjadi pembicaraan yang cukup hangat. Belum lagi Susno Duadji kala menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) pada sebuah media menggunakan istilah ‘Cicak dan Buaya’ untuk KPK dan Mabes Polri. Perseteruan semakin memanas. Pihak Mabes Polri menduga dua pimpinan KPK Bibit dan Chandra melakukan penyalahgunaan wewenang. Selaku pimpinan KPK bidang penindakan, Chandra menyetujui untuk diterbitkannya Surat Perintah Penggeledahan No Sprin.Dah.-33/01/VII/2008 tertanggal 15 Juli tentang penggeledahan PT Masaro Radiokom dan PT Masaro Korpotindo.
Selain itu, Chandra juga menandatangani Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor: Kep-257/01/VIII2008 tertanggal 22 Juli 2008 tentang Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo. Sementara Bibit Samad Riyanto menandatangani Surat Keputusan Pimpinan KPK No: KEP-110//01/IV/2008 tertanggal 24 April 2008 perihal Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Joko Tjandra dengan didasarkan pada Surat perintah Penyidikan perkara Urip Tri Gunawan. Padahal, Djoko Tjandra diduga tidak terkait dengan peristiwa pidana pemberian sejumlah uang dari Arthalyta Suryani kepada Urip.
Wisnu Baroto dalam jawabannya atas pemohon praperadilan mengatakan bahwa perbuatan Bibit menerbitkan surat cegah larangan pergi ke luar negeri sebagai upaya pencarian alat bukti. Sehingga, perbuatan Bibit, dikatergorikan melaksanakan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 6 huruf c UU Pemberantasan Tipikor. Selanjutnya untuk mengungkap penyuapan oleh Anggoro kepada Yusuf Emir Faisal perlu dilakukan penggeledahan terhadap PT Masaro Radiokom dan PT Masaro Korpotindo.
