Majelis hakim juga mempertimbangkan penerimaan uang sebesar Rp2,5 juta dari SAK sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang dinilai memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang.
Melalui Putusan No. 250/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt, majelis hakim menyatakan ER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama turut melakukan pemalsuan surat autentik dan pencucian uang. ER dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun, serta denda Rp1 miliar.
Hati-hati
Kasus tersebut pun menjadi pengingat bagi notaris dan PPAT untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam proses pembuatan akta autentik.
Baca juga:
- UU Jabatan Notaris Tanpa Ketentuan Pidana, Pakar Ingatkan Notaris dan PPAT Tetap Bisa Dipidana
- Ikatan Notaris Indonesia Melawan Lupa Putusan MA
Dosen Kenotariatan sekaligus Notaris dan PPAT Stefanie Hartanto menjelaskan bahwa akta autentik memiliki karakteristik dan persyaratan formal yang telah ditentukan undang-undang.
Merujuk Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat.
Sementara itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UU Jabatan Notaris) mengatur bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.
