Stefanie juga mengingatkan kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan disaksikan paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, serta menandatanganinya pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa notaris harus hadir secara fisik, dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.
“Meskipun saat ini sudah era digital, hingga hari ini kehadiran itu harus dilakukan secara fisik, bukan remote,” tuturnya dalam seminar bertajuk ‘Rekonstruksi Hukum Perjanjian pada Era Digital: Peran Notaris dan Pembuktian’, Kamis (29/10/2026).
Dalam diskusi yang sama, dosen sekaligus praktisi hukum Albert Aries turut mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan notaris dan PPAT.
Dia merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa notaris bertugas mencatat atau menuliskan kehendak dan keterangan para pihak yang menghadap. Dengan demikian, notaris pada prinsipnya tidak berkewajiban menyelidiki kebenaran materiil atas seluruh keterangan yang disampaikan penghadap.
Meski demikian, menurut Albert, yurisprudensi tersebut tidak semestinya menjadi alasan bagi notaris/PPAT untuk mengabaikan prosedur dan ketentuan hukum dalam pembuatan akta.
Kasus ER, lanjutnya, seharusnya menjadi pengingat bagi notaris dan PPAT agar tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas.
Terlebih, Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memperkenalkan konsep perluasan pengertian saksi yang berimplikasi pada kemungkinan notaris/PPAT dipanggil dalam proses peradilan pidana.
