Lebih lanjut, majelis hakim mempertimbangkan mengenai kedudukan sahabat pengadilan dalam hukum acara.
"Meskipun kedudukannya dalam Hukum Acara Pidana Indonesia belum diatur secara tegas sehingga tidak bersifat mengikat, majelis tetap menerima dan mempertimbangkannya sebagai bahan memperkaya wawasan sepanjang relevan, tanpa sedikit pun mengurangi kemerdekaan dan kemandirian majelis dalam memutuskan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan keyakinan hakim," lanjutnya.
Majelis hakim justru memandang kekhawatiran para Sahabat Pengadilan mengenai kriminalisasi kebijakan dan ancaman chilling effect sebagai kewaspadaan yang patut dihargai dan telah pula menjadi perhatian sungguh-sungguh majelis hakim.
“Bahwa perkara ini dinyatakan terbukti bukan karena terdakwa mengambil suatu kebijakan, melainkan karena cara dan tujuan kebijakan tersebut diambil telah terbukti mengandung penyalahgunaan kewenangan yang ditujukan untuk menguntungkan pihak tertentu secara melawan hukum,” ujar majelis.
Sehingga, garis pemisah antara kebijakan yang dapat dipidana dan tidak dapat dipidana sebagaimana justru dikehendaki para Sahabat Pengadilan sendiri tetap terjaga dalam pertimbangan majelis.
Dalam perkara ini, Nadiem divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan Laptop Chromebook dan Chromebook OS sesuai dakwaan subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 604 KUHP, jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor.
Majelis menghukumnya dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp1 miliar subsider 190 hari, dan uang pengganti Rp809 miliar subsider 5 tahun. Nadiem tidak terima dan langsung mengajukan banding. Sementara itu, penuntut umum berpendapat putusan ini sudah sejalan dengan tuntutan dan sebagai bukti bahwa tidak ada kriminalisasi.
