Ketika Ibadah Ramadhan Ternoda Gratifikasi
Utama

Ketika Ibadah Ramadhan Ternoda Gratifikasi

Momen suci justru dimanfaatkan oleh sejumlah oknum pejabat untuk mengeruk keuntungan pribadi melalui praktik korupsi.

Hukumonline News
Hukumonline News
Aji Prasetyo
Bacaan 4 Menit

Dari praktik ini, Fikri berhasil mengumpulkan total Rp980 juta, belum termasuk temuan dugaan penerimaan lainnya dari pihak berbeda yang mencapai Rp775 juta.

Patungan "THR" untuk Forkopimda di Cilacap

Modus berbeda namun dengan motif serupa terjadi di Cilacap. Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama Sekda Sadmoko Danardono diduga melakukan pemerasan di lingkungan Pemkab Cilacap. Keduanya memerintahkan pengumpulan uang dari 25 perangkat daerah, 2 RSUD, dan 20 Puskesmas dengan target setoran mencapai Rp750 juta.

Hukumonline.com

KPK menunjukkan bukti pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap Sadmoko Danardono, dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, Jawa Tengah tahun 2025-2026. Foto: Tangkapan layar YouTube

Uang hasil "patungan" paksa ini rencananya akan digunakan untuk keperluan THR pribadi serta dibagikan kepada pihak eksternal, termasuk unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). "Salah satu unsur Forkopimda yang dituju adalah Kapolres setempat," tambah Asep pada Sabtu (14/3/2026) malam. Hingga ditangkap, dana yang terkumpul sudah mencapai Rp610 juta.

Teguran Keras Lewat Surat Edaran

Merespons maraknya fenomena ini, KPK telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. SE ini merupakan pengingat bagi seluruh Penyelenggara Negara (PN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap menjaga integritas dan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa hingga saat ini sudah ada 32 laporan gratifikasi senilai Rp13,6 juta yang masuk ke sistem mereka. Dari jumlah tersebut, sebagian besar masih dalam proses telaah, sementara sisanya telah disalurkan sebagai bantuan sosial.

Selain larangan menerima uang, KPK juga menegaskan larangan penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan operasional, untuk kepentingan pribadi seperti mudik atau perjalanan keluarga. Penggunaan aset negara di luar tugas kedinasan dinilai mencerminkan penyalahgunaan wewenang dan merusak prinsip akuntabilitas.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info