Jangan main-main dengan listrik. Selain setrumnya dapat membuat anda sakit, tarifnya pun dapat membuat anda sengsara. Lihat saja, puluhan asosiasi yang mewakili kalangan pengusaha mendatangi DPR untuk mengadukan nasib. Mereka keberatan dengan besarnya kenaikan tarif yang diberlakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero terhadap industri.
Sofyan Wanandi terlihat garuk-garuk kepala saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM, Dirut PLN, YLKI, dan beberapa asosiasi di Komisi VII DPR, Senin (19/7). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini resah menunggu kesepakatan antara DPR dengan pemerintah terkait besaran tarif daya listrik (TDL) yang harus ditanggung industri.
Awalnya, pemerintah dan DPR telah menyepakati kenaikan tarif listrik bagi industri sebesar 10 persen hingga 18 persen. Tarif baru itu berlaku mulai 1 Juli 2010. Namun belakangan, pengusaha merasa heran karena terdapat perbedaan penghitungan dengan pihak PLN. Menurut Sofyan, tiap bulan pengusaha bisa dibebankan kenaikan tarif sebesar 39 sampai 101 persen.
Sofyan khawatir kenaikan tarif sebesar itu akan diikuti dengan kenaikan harga. Ia mencontohkan, industri makanan akan mengalami kenaikan harga 30 persen, industri kosmetik dan jamu masing-masing 50 persen dan 37 persen. Sedangkan industri kaca sebesar 29,3 persen. “Kebijakan tersebut bisa menyebabkan sejumlah industri nasional gulung tikar,” katanya.
Kekisruhan TDL bertambah ketika Menteri ESDM mengeluarkan Permen No. 7 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Menurut Pjs Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Adi Putra Tahir, Peraturan Menteri ESDM tersebut tidak sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Adi berpendapat, keputusan kenaikan tarif listrik sebenarnya bukan wewenang menteri, melainkan presiden yang ditetapkan melalui Keppres. Senada dengan Sofyan, ia menganggap Permen tersebut dapat melemahkan daya saing industri nasional. “Jadi sampai kini, kami masih mengacu kepada Keppres No. 104 Tahun 2003,” tegasnya saat rapat di hari yang sama dengan Komisi VI DPR.
Pernyataan Adi didukung oleh Tulus Abadi. Anggota YLKI ini mengatakan, keputusan mengenai kebijakan kenaikan TDL semestinya dikeluarkan oleh pejabat setingkat presiden. Hal itu diperlukan karena kenaikan listrik menyangkut hajat hidup orang banyak. “Saya lebih nyaman kalau kenaikan tarif dasar listrik diatur dalam Keppres dari pada Permen,” ujarnya.
Meski didesak untuk merevisi Permen No. 7 tahun 2010, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh masih enggan melakukan perubahan. Ia malah menilai kenaikan TDL lebih layak lewat Permen bukan Keppres. Namun, ia berjanji akan mendengar masukan dari berbagai pihak perihal aturan mana yang seharusnya digunakan sebagai payung hukum bagi pemerintah untuk menaikan TDL.
“Belum akan direvisi karena setelah ditelaah lebih jauh, kenaikan TDL ini lebih tepat ditetapkan melalui Permen,” tuturnya.
Hal yang sama juga dikatakan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon. Ia mengatakan, Kepmen ESDM No 7 Tahun 2010 tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga perlu dibatalkan. Soalnya, dalam pembahasan APBN-P antara pemerintah dan DPR disepakati kenaikan TDL rata-rata 10 persen. Namun, dalam kenyataannya dari simulasi yang dibeberkan pemerintah kenaikan rata-rata justru di atas 18 persen.
Selain itu, sambung Effendi, Pasal 36 dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan, penentuan kenaikan TDL diatur dengan Peraturan Pemerintah. Atas dasar itu, politisi dari PDIP ini berpendapat keputusan pemerintah menaikkan TDL dengan Kepmen ESDM jelas-jelas telah melanggar UU Ketenagalistrikan.
“Seharusnya batalkan Keppres 104 Tahun 2003, lalu terbitkan Keppres baru, bukan Permen,” tandas Effendi.
Berikut lampiran Keppres RI No. 104 Tahun 2003:
No. | Gol Tarif | Batas Daya | Biaya Beban (Rp./kVA/bulan) | Biaya Pemakaian (Rp.kWh) |
1. | I-1/TR | s.d 450 VA | 26.000 | Blok I : 0 s.d 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh : 395 |
2. | I-1/TR | 900 VA | 31.500 | Blok I : 0 s.d 72 kWh : 315 Blok II : di atas 72 kWh : 405 |
3. | I-1/TR | 1.300 VA | 31.800 | Blok I : 0 s.d 104 kWh : 450 Blok II : di atas 104 kWh : 460 |
4. | I-1/TR | 2.200 VA | 32.000 | Blok I : 0 s.d 196 kWh : 455 Blok II : di atas 196 kWh : 460 |
5. | I-1/TR | Di atas 2.200 VA s.d 14 kVA | 32.200 | Blok I : 0 s.d 80 jam nyala : 455 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 460 |
6. | I-2 TR | Di atas 14 kVA s.d 200 kVA | 29.500 | Blok WBP = K x 440\ Blok LWBP = 440 |
7. | I-3/TM | Di atas 200 kVA | 29.500 | 0 s.d 350 jam nyala Blok WBP = K x 439 Di atas 350 jam nyala Blok WBP = 439 Blok LWBP = 439 |
8. | I-4/TT | 30.000 kVA ke atas | 27.000 | = 434 |
Berikut lampiran Permen Menteri ESDM No. 7 Tahun 2010:
No. | Gol. Tarif | Batas Daya | Biaya beban (Rp./kVA/bulan) | Biaya Pemakaian Biaya kVArh (Rp./kWArh) | Pra Bayar (Rp./kWh) |
1. | I-1/TR | 450 VA | 26.000 | Blok I : 0 s.d 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh : 395 | 485 |
2. | I-1/TR | 900 VA | 31.500 | Blok I : 0 s.d 72 kWh : 315 Blok II : di atas 72 kWh : 405 | 600 |
3. | I-1/TR | 1.300 VA | *) | : 765 | 765 |
4. | I-1/TR | 2.200 VA | *) | : 790 | 790 |
5. | I-1/TR | Di atas 3.500 VA s.d 14 kVA | *) | : 915 | 915 |
6. | I-2 TR | Di atas 14 kVA s.d 200 kVA | **) | Blok WBP = K x 800 Blok LWBP = 680 kVarh = 835***) | - |
7. | I-3/TM | Di atas 200 kVA | **) | Blok WBP = K x 680 Blok LWBP = 680 kVarh = 735***) | - |
8. | I-4/TT | 30.000 kVA ke atas | ***) | Blok WBP dan LWBP = 605 kVarh = 605****) | - |
Keterangan Lampiran Permen ESDM No. 7 Tahun 2010:
*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
RM1 = 40 (jam nyala) x Daya sambung (kVA) x Biaya Pemakaian
**) Diterapkan Rekening Minimum (RM)):
RM2 = 40 (jam nyala) x Daya sambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP
***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
RM3 = 40 (jam nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian WBP dan LWBP
****)Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam ha1 faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima perseratus)
K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 S K S 2), ditetapkan oleh Direksi PLN.
WBP : Waktu Beban Puncak
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak
Batal
Lantaran terjadi kekisruhan penghitungan TDL, DPR sepakat meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan TDL yang ditetapkan melalui Permen ESDM No. 7 Tahun 2010. Dua Komisi di DPR, yakni Komisi VI dan VII akan terus melakukan koordinasi, yang selanjutnya akan melayangkan surat kepada pemerintah untuk membatalkan kenaikan TDL berdasarkan Permen ESDM tersebut.
“Kita minta dibatalkan, suratnya segera kita kirim ke pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima.
Aria mengatakan, secara prinsip kalangan pengusaha dan Komisi VI masih menerima kenaikan TDL berdasarkan Keppres No 104 Tahun 2003 dan menolak secara tegas kenaikan TDL yang diatur dalam Permen No 7 Tahun 2010. Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR dengan 32 Asosiasi, disimpulkan; Pertama, pemerintah harus mengganti Permen ESDM No 7 Tahun 2010 dengan Keppres melalui mekanisme yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Kedua, pemerintah harus mengkaji ulang kenaikan TDL untuk rumah tangga (450-900 VA) tidak naik (0 persen) dan untuk golongan lainnya secara total pembayaran listrik dengan pemakaian daya yang sama tidak naik lebih dari 15 persen berdasarkan Keppres No 104 Tahun 2003 tanpa ada pengenaan komponen biaya lain.
Sedangkan kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM, PT PLN (Persero), asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan sejumlah asosiasi lainnya diputuskan, DPR meminta pemerintah untuk mengganti Permen tersebut menjadi Keputusan Presiden (Keppres).
Ketua Komisi VII DPR, Teuku Rifky Harsya juga meminta agar rata-rata kenaikan TDL untuk pelanggan industri sekitar 10-15 persen dari posisi tagihan terakhir, dengan maksimum kenaikan tidak boleh lebih dari 18 persen. “Besaran tersebut tetap mengacu pada kekurangan subsidi listrik Rp4,8 triliun,” ujar Teuku.
