Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) membawa perubahan signifikan dalam lanskap kejahatan siber. Jika sebelumnya serangan siber identik dengan peretasan sistem atau penyusupan jaringan, kini ancaman semakin kompleks dengan munculnya kejahatan berbasis AI. Seperti deep fake, manipulasi identitas, hingga serangan otomatis (automated attacks).
Ketua Subtim Penyusunan Regulasi Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Tuaman Manurung, menyebut kejahatan siber kini berkembang semakin canggih dan sulit diantisipasi. Ia menambahkan, pemerintah masih mengkaji apakah kejahatan berbasis AI perlu diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Ini menjadi perkembangan kejahatan siber yang saat ini terus kita cermati. Apakah ini sudah diakomodir dengan Undang-Undang ITE atau justru memang harus direspons dengan perubahan peraturan, ini yang masih menjadi diskusi,” katanya dalam ILUNI FHUI Webinar Series bertajuk ‘Cyber 101 Mengenal Jenis-Jenis Serangan Digital, Studi Kasus, Mitigasi dan Solusi Hukum’, Rabu (15/4/2026).
Baca juga:
- Kejahatan Lintas Negara, Pakar Jelaskan Mekanisme Bantuan Timbal Balik Ungkap Kasus Pidana
- Konvensi Kejahatan Siber Diadopsi PBB, Pakar Hukum Unpad Dorong Indonesia Segera Ratifikasi
Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum kejahatan siber yang relatif komprehensif. Tuaman menjelaskan UU ITE pertama kali disahkan pada 2008 dan telah beberapa kali diperbarui. Beleid ini banyak mengadopsi prinsip dalam Budapest Convention on Cybercrime, terutama dalam pengelompokan kejahatan siber ke dalam dua kategori utama, yakni computer crime dan computer-related crime.
Computer crime, merujuk pada kejahatan yang lahir secara langsung dari perkembangan teknologi informasi, seperti akses ilegal, intersepsi ilegal, dan gangguan sistem. Sementara, computer-related crime merupakan kejahatan konvensional yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana, seperti penipuan atau pemalsuan berbasis digital.
Namun demikian, pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik kejahatan berbasis AI yang berkembang saat ini. Hal ini karena banyak serangan modern tidak lagi mengandalkan penetrasi sistem, melainkan mengeksploitasi faktor manusia sebagai titik lemah.
