Viddi dipecat Bank Mandiri dalam kapasitasnya sebagai Ketua SPBM. Ia dinilai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan SPBM pada hari Sabtu, 4 Agustus 2007. Saat itu, isu yang diusung SPBM adalah tuntutan kesejahteraan bagi pegawai bank pelat merah tersebut. Demonstrasi itu berujung pada tuntutan untuk melengserkan Direksi Bank Mandiri. Atas aksi itu, Bank Mandiri merasa pamornya sebagai bank BUMN terbesar di negeri ini telah jatuh.
Benar saja. Majelis hakim kemudian lebih memakai dalil Bank Mandiri dalam menyusun pertimbangan hukum putusannya. Menurut hakim, aktivitas SPBM dalam aksi unjuk rasa itu telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Disiplin Pegawai (PDP) yang berlaku di Bank Mandiri.
Hakim mengutip salah satu ketentuan dalam PKB. Ketentuan itu adalah baik manajemen maupun SPBM, agar menempuh mekanisme yang berlaku di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) untuk menyelesaikan setiap permasalahan.
Berdasarkan UU tersebut, lanjut hakim, mekanisme yang bisa ditempuh ada tiga cara. Pertama, penyelesaian secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja. Kedua, proses tripartit melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau jalur PHI. Dan ketiga adalah mogok kerja. Aksi unjuk rasa tidak dikenal dalam UU PPHI untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, kata hakim.
Sementara, dalam konteks PDP, hakim menyatakan aksi demo yang menuntut agar direksi mundur dari jabatannya telah terbukti merugikan nama baik perusahaan.
Merujuk pada ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hakim menganggap bahwa hubungan kerja Viddi diakhiri lantaran wanita yang pernah menduduki jabatan Assistant Vice President Credit Recovery Bank Mandiri ini terbukti melanggar PKB dan PDP. Sebagai kompensasinya, hakim menghukum agar Bank Mandiri membayarkan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, masing-masing satu kali ketentuan Undang-Undang. Total kompensasi itu sebesar Rp224,9 juta.
Abaikan keadilan, langgar UU
Amar putusan yang menyatakan sahnya PHK saja sudah cukup membikin Tavip gregetan. Namun ia mengaku lebih kecewa terhadap pertimbangan hakim yang melandasi amar putusan itu. Menurutnya, hakim sama sekali mengabaikan prinsip keadilan dalam memutuskan perkara ini. Karena hakim tidak mau membedah lebih dalam mengapa sampai unjuk rasa itu terjadi, tukasnya.
