Tidak hanya itu. Hakim, ujar Tavip, sama sekali tidak mempertimbangkan bukti dan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa keputusan untuk unjuk rasa adalah keputusan kolektif. Bu Viddi awalnya malah menolak usulan unjuk rasa. Beliau lebih ingin memakai mogok kerja. Tapi karena itu adalah kesepakatan kolektif, beliau tidak bisa apa-apa lagi.
Bagi Tavip, baik unjuk rasa maupun mogok kerja, adalah hak pekerja untuk menyelesaikan atau menuntut haknya. Kedua upaya itu sama-sama dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam kerangka Hak Asasi Manusia, unjuk rasa masuk dalam kategori hak berekspresi. Lebih dari itu, Tavip khawatir, putusan ini akan dijadikan preseden untuk melegalisasikan sikap perusahaan yang menolak kehadiran serikat pekerja (anti union).
Tidak hanya mengabaikan keadilan, Tavip juga menilai putusan hakim telah melanggar kepastian hukum. Menurutnya, di satu sisi hakim menyatakan sahnya PHK karena Viddi dianggap melanggar PKB dan PDP. Jenis PHK dalam kasus Viddi ini diatur dalam Pasal 161 UU Ketenagakerjaan.
Kalau hakim konsisten dengan Undang-Undang, harusnya hakim melihat fakta bahwa terhadap bu Viddi tidak pernah dikeluarkan surat peringatan satu, dua dan seterusnya. Padahal Pasal 161 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengharuskan adanya surat peringatan terlebih dulu sebelum terjadi PHK, ungkap Tavip.
Atas putusan hakim itu, sikap Tavip dan Viddi sudah bulat. Dunia belum kiamat. Kami akan ajukan upaya hukum kasasi.
Terpisah, Azimah Sulistio, kuasa hukum Bank Mandiri mengaku masih akan membicarakan putusan hakim ini kepada kliennya. Awalnya kita dalam gugatan meminta agar hakim memutuskan hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat tanpa kompensasi apapun. Tapi hakim memutuskan lain. Nanti kita akan konsultasikan dulu dengan prinsipal untuk kasasi atau tidak.
Terlepas dari perbedaan kompensasi PHK tersebut, Azimah menyatakan bahwa putusan hakim sudah tepat. Pasalnya baik PKB maupun PDP sudah mengatur hak dan kewajiban pekerja. Jika dilanggar, sanksi yang diatur dalam kedua peraturan otonom itu bisa digunakan untuk menjeratnya.
Sebagai catatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saat ini sedang memeriksa perkara gugatan class action karyawan Bank Mandiri melawan manajemen Bank Mandiri. Pokok perkara gugatan itu masih seputar aksi 'balasan' pihak manajemen atas aksi demonstrasi SPBM. Selain itu, pada November 2007, Direksi Bank Mandiri juga pernah dilaporkan ke Mabes Polri atas tuduhan anti union. Oleh Mabes Polri, laporan itu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Tak jelas bagaimana kelanjutan laporan itu. Yang pasti, hingga saat ini, belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka.
