Waktu yang tersedia untuk pembahasan RUU Tipikor semakin berkurang. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, payung hukum untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu kudu disahkan pada 2009. Sejumlah pihak merasa khawatir pembahasan di Senayan tak akan kelar hingga tenggat waktu karena pada 2009 para anggota Dewan sibuk dengan agenda politik nasional.
Dilatarbelakangi kekhawatiran itu pula, Ketua DPR Agung Laksono meminta anggota Dewan, khususnya mereka yang ikut di Panitia Khusus (Pansus), segera merampungkan pembahasan RUU Tipikor. RUU ini harus menjadi prioritas. Agung malah meminta secara khusus agar diselesaikan sebelum perhelatan pemilu digelar April 2009. Setelah pemilu anggota legislatif, masih dilanjutkan lagi dengan pemilu presiden-wakil presiden.
Kalau ditunda-ditunda, sangat mungkin tenggat waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi terlewati. Walaupun waktunya sampai akhir 2009, tapi kalau bisa selesai secepatnya itu lebih baik, kata Agung usai Rapat Paripurna DPR untuk Pembukaan Masa Sidang II Periode 2008-2009 di Senayan, Senin (24/11) kemarin.
Meskipun meminta agar RUU Tipikor diprioritaskan, Agung berharap anggota DPR tak mengedepankan kuantitas. Dalam proses pembahasan, kualitas produk legislasi tetap harus diutamakan. Bukan hanya mengejar kuantitas yang kita pacu, katanya.
Anggota Komisi Hukum DPR, Nursyahbani Katjasungkana mengamini perlunya RUU Tipikor segera disahkan. Sebab, proses legislasi di Senayan akan menjadi penentu atas keberlangsungan Pengadilan Tipikor di Indonesia. Bagi Pemerintah, RUU ini justru mendukung kebijakan pemberantasan korupsi yang selama ini didengungkan. Faktanya, hingga saat ini belum satu pun terdakwa korupsi yang dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tipikor. Itu memang obyektif yang dibutuhkan, agar tidak melewati waktu yang telah dikasih Mahkamah, yakni sampai akhir tahun 2009, katanya.
Nursyahbani percaya proses pembahasan tidak akan menemui banyak kendala. Kalaupun menimbulkan perdebatan, antara lain, menyangkut apakah Pengadilan Tipikor dibentuk di daerah, atau hanya di Jakarta. Ia malah heran mengapa satu tahun sejak putusan MK terlewatkan begitu saja.
Dihubungi terpisah, Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Firmansyah Arifin, optimis dan menyambut baik keinginan Ketua DPR. Menurutnya, keinginan Ketua DPR ini memiliki dua implikasi. Implikasi positif yakni memberikan penegasan untuk pengesahan RUU. Serta berimplikasi pada Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri dari 50 orang tersebut.
Pansus tersebut, kata Firman, bisa me-manage atau create agenda-agenda pembahasan yang akan dilakukan pansus ini menjadi lebih efektif dan bisa memenuhi keinginan Agung. Hal ini juga menjadi penegasan dan harapan bagi kita semua untuk mendorong proses pembentukan pengadilan tipikor ini melewati tenggat waktu yang sudah diputuskan MK, ujarnya.
Menurut Firman, ada lima isu yang menjadi persoalan serius dalam RUU Tipikor jika ingin menuntaskan pembahasannya sebelum Pemilu 2009. Pertama, dalam pembahasan, Pansus harus lebih banyak membahas hal-hal yang bersifat pokok dan penting, dibanding masalah teknis, drafting atau redaksional.
Kedua, pansus harus bisa menegaskan keberadaan Pengadilan Tipikor kedepan. Artinya penegasan ini bisa dilakukan dengan menentukan isu-isu mana yang patut dipilih untuk menjadi syarat minimal keberadaan pengadilan. Kewenangan yang telah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa pengadilan Tipikor ini menjadi satu-satunya pengadilan yang dibuat dan dibentuk untuk mengadili perkara-perkara korupsi saja. Saya kira bisa menyangkut soal posisi, karena kan selama ini masih menjadi perdebatan atau kesalahpahaman bahwa Pengadilan Tipikor ini, konstitusional (diluar pengadilan umum) atau tidak, katanya.
Ketiga, pentingnya keberadaan hakim adhoc. Komposisi hakim bisa ditentukan dalam RUU dan siapa yang berwenang menentukan komposisi hakim. Selama ini muncul perdebatan antara kelompok yang ingin menghapus hakim ad hoc, dan kelompok yang tetap ingin mempertahankan.
Keempat menyangkut beberapa hukum acara. Firman memberi contoh pembatasan (limitasi) waktu persidangan. Menurut dia, hal ini satu persoalan teknis yang patut dibicarakan lebih lanjut dalam pansus.
Terakhir, kelima, pembentukan Pengadilan Tipikor. Firman berpendapat pembentukan Pengadilan Tipikor dilakukan secara bertahap atau serentak penempatan pengadilan di semua provinsi. Sebagaimana yang tercantum dalam draft Pemerintah, katanya.
















