Selama ini laporan hasil kerja KHN selalu dikirim ke DPR. Apakah mereka sudah baca atau tidak laporan itu, saya tidak tahu, lanjut Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga itu.
Anggota KHN lainnya Frans Hendra Winarta menegaskan sangat tak tepat jika ada yang mengatakan KHN tidak sanggup berkomunikasi dengan Presiden. Intensitas pertemuan KHN dengan Presiden, ujar Frans, selama ini memang mengalami dinamika, berlainan antara satu pemerintahan berganti pemerintahan lainnya. Namun hal itu sudah diatasi dengan mengadakan hubungan langsung dengan Departemen, Sekretariat Negara atau institusi yang terkait dengan rekomendasi yang mereka bikin.
Lebih lanjut Frans menjelaskan, KHN dibentuk pada era pemerintahan Gus Dur. Sehingga interaksi lembaga itu dengan presiden juga lebih nampak pada era pemerintahan Cendikiawan NU itu. Gus Dur tergolong sering meminta pendapat hukum pada KHN. Tapi begitu berganti presiden, pendapat KHN mulai jarang diminta presiden berikutnya. Lagipula tidak mungkin kami memberi nasihat yang tidak diminta oleh Presiden, ujar Frans. Kesimpulannya, presidenlah yang menurut Frans mestinya mau memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuknya itu. Namun kini tantangannya semakin besar karena Presiden sudah memiliki Dewan Pertimbangan Presiden.
Sahetapy juga menjelaskan, sebagai Ketua KHN dirinya harus bekerja setengah kerja sosial. Sebab, jika perbandingan jumlah honorarium dan pengeluaran operasional dengan tugas yang diemban KHN sebenarnya sama sekali tidak sebanding. Yang penting kita tetap kerja, perkara dipersoalkan tidak nampak hasilnya, terserah orang menilai, ujar profesor yang mantan anggota DPR itu.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution berpendapat, KHN sebagai lembaga yang melakukan kajian-kajian dalam mengawal pembaharuan hukum di Indonesia relatif masih diperlukan. Mengenai tumpang tindih tugas antara KHN dan Wantimpres tidak perlu menjadi hal yang dikuatirkan karena masing-masing lembaga punya tugas dengan spesifikasi berlainan.
Hanya saja, Buyung menekankan bahwa KHN perlu dikaji efektifitasnya, terutama awak pemikirnya yang rata-rata tidak memungkinkan lagi untuk bekerja secara total lagi. Sebagian sudah berumur terlalu lanjut, sebagian lagi masih disibukkan dengan pekerjaan lain di luar tugas-tugas KHN.
Rekomendasi dan Bahan Pidato Kepresidenan
Ditemui di ruang kerjanya rabu (11/7), Koordinator Program KHN Mujahid A Latief mengatakan, hasil penelitian KHN yang berujung rekomendasi memang tidak bisa dirasakan langsung hasilnya. Selama ini KHN telah melakukan banyak penelitian, seminar terbuka, Forum Group Diskusi dan membikin Positioning paper (nasihat hukum). Salah satunya adalah mencuatkan wacana dibikinnya Peradilan Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebelum lembaga itu dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Toh nyatanya Peradilan Tipikor juga akhirnya dibentuk, kata Mujahid.
