KHN Persiapkan Rekomendasi Baru
Berita

KHN Persiapkan Rekomendasi Baru

Sejumlah anggota DPR berpendapat KHN sebaiknya dibubarkan karena hasil kerja lembaga itu tak pernah terdengar. KHN menganggap selama ini mereka sudah menjalankan tugas-tugasnya. Kini lembaga itu mengaku sedang menyiapkan sejumlah rekomendasi. Apa saja?

CRP
Bacaan 2 Menit

 

Selain itu, melalui permintaan Bappenas KHN juga selalu diminta membikin sumbangan dalam pidato tahunan Presiden terkait persoalan hukum. Itu berlangsung tiap tahun, selain KHN juga selalu memberikan laporan tahunan hasil kerjanya beserta rekomendasi kepada Presiden, ujar Staf Penyedia Informasi KHN, Mohammad Saihu.

 

Sebenarnya, menurut Mujahid, sudah  banyak yang  dilakukan KHN. Salah satunya membikin cetak biru pembaharuan Kejaksaan pada 2005. Meski KHN tidak pernah menengok kembali tindak lanjut rekomendasi mereka yang dikirim ke Kejaksaan Agung, Nyatanya banyak Cetak Biru Pembaharuan Kejaksaan yang mengacu pada rekomendasi yang kami buat, ujar Mujahid.

Terhitung sejak mulai efektif tahun 2002, KHN telah menghasilkan 39 rekomendasi yang bersingungangan dengan sejumlah eksekutif, legislatif dan Peradilan. Salah satunya, Mujahid memberi contoh, direkomendasikannya akses transparansi peradilan pada 2002 yang ternyata kemudian dipakai dalam cetak biru pembaharuan Mahkamah Agung.

 

Pada semester pertama 2007, KHN telah melakukan penelitian dalam empat pokok bahasan yang lebih spesifik menyorot pada ranah peradilan. Pertama soal keberadaan Peradilan Khusus; kedua, soal pelaksanaan kewenangan Supervisi KPK; ketiga, tentang penyalahgunaan wewenang peyidikan polisi dan penuntutan jaksa dalam proses peradilan; dan terakhir Penyederhanaan prosedur Penanganan Perkara Korupsi .

 

Sayang,  Mujahid mengaku belum bisa mempublikasikan hasil penelitian itu karena masih dalam tahap pengerjaan. Akhir Juli 2007 nanti ditargetkan selesai untuk dimasukkan dalam laporan tahunan dan sebagai tambahan bahan pidato kepresidenan. Intinya, dalam penelitian itu KHN menilai kewenangan monitoring perkara terhadap Kejaksaan yang dimiliki KPK selama ini dipandang belum berjalan mulus laiknya KPK sebagai lembaga supervisor. Sekedar memberi contoh, sejumlah kasus yang dilimpahkan KPK pada Kejaksaan tidak pernah ada tindak lanjut lagi dari KPK. Hal ini dikaitkan dalam kewenangan lembaga itu sebagai pemonitor penanganan perkara korupsi.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info