Gagal dicalonkan Kapolri, Komjen Budi Gunawan diusulkan menjadi calon Wakapolri. Sejumlah fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sepakat mengusung Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) itu melenggang ke kursi nomor dua di institusi Polri.
“Kita menyarankan nama Budi Gunawan sebagai Wakapolri ketika BH mengisi Kapolri kan Wakapolri kosong. Pak BG punya kompetensi menjadi Wakapolri karena dia bisa memahami apa yang dilakukan presiden menarik namanya,” ujar anggota Komisi III, Patrice Rio Capella, di Gedung DPR, Senin (6/4).
Pernyataan politisi Partai Nasdem itu diungkapkan setelah menerima penjelasan Presiden Joko Widodo dalam rapat konsultasi dengan sejumlah pimpinan DPR, komisi dan fraksi. Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi mengusulkan nama Komjen Badrodin Haiti untuk memimpin Polri. Usulan itu akan diboyong dalam rapat paripurna untuk kemudian memberikan mandat kepada Komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badrodin Haiti.
Dikatakan Rio, dengan terisinya kursi Kapolri maka kursi Wakapolri pun lowong. Figur Budi Gunawan dinilai mampu menjalankan tugas dan fungsi Wakapolri. Ia berharap dengan terisinya kursi nomor satu dan dua di tubuh Polri, setidaknya tugas institusi korps bhayangkara akan berjalan baik.
Kendati demikian, Rio menampik mengusulkan nama Budi sebagai upaya mempertahankan jenderal polisi bintang tiga itu yang gagal dilantik presiden. “Bukan mempertahankan, tapi dia layak menjadi Wakapolri,” katanya.
Lebih jauh, Sekjen DPP Nasdem itu mengatakan jabatan Wakapolri tak perlu melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III. Soalnya, kewenangan penunjukan Wakapolri menjadi ranah Kapolri atas persetujuan presiden. Ia berharap, usulan tersebut menjadi pertimbangan dalam rangka mengisi posisi lowong Wakapolri nantinya. “Semoga dapat diterima,” katanya.
Anggota Komisi III Arsul Sani menambahkan, status hukum Budi Gunawan terbebas dari jeratan penetapan tersangka. Makanya Arsul berpandangan usulan Budi Gunawan menjadi Wakapolri sejatinya tak menjadi permasalahan. “Jadi kita harus fair dong,” ujarnya.
Lebih jauh, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Rohamurmuzy itu mengatakan usulan Budi Gunawan sebagai Wakapolri masih sebatas usulan di luar Komisi III. Menurutnya Komisi III dan DPR secara kelembagaan tak memiliki sikap resmi terkait dengan Wakapolri. Menurutnya, kepiawaian Budi Gunawan dipandangn Arsul dan Rio layak menjabat Wakapolri
Pria yang berlatar belakang advokat itu mengatakan sesuai dengan UU No.2 tahun 2002 tentang Polri, penunjukan Wakapolri dilakukan oleh Kapolri. Ia berharap pasca terisinya kursi Kapolri, dapat segera menunjuk pejabat Wakapolri. “Tapi yang pasti itu itu suara perseorangan bukan suara DPR. Tapi saya nilai Budi Gunawan layak jadi Wakapolri,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, Budi Gunawan gagal dilantik Presiden Jokowi menjadi Kapolri. Meskipun telah penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah oleh pengadilan, toh Presiden Jokowi enggan melantik lantaran pertimbangan sosiologis dan yuridis. Terlebih, putusan praperadilan hakim tunggal atas upaya hukum yang diajukan Budi Gunawan itu masih menjadi pro kontra.
“Kita menyarankan nama Budi Gunawan sebagai Wakapolri ketika BH mengisi Kapolri kan Wakapolri kosong. Pak BG punya kompetensi menjadi Wakapolri karena dia bisa memahami apa yang dilakukan presiden menarik namanya,” ujar anggota Komisi III, Patrice Rio Capella, di Gedung DPR, Senin (6/4).
Pernyataan politisi Partai Nasdem itu diungkapkan setelah menerima penjelasan Presiden Joko Widodo dalam rapat konsultasi dengan sejumlah pimpinan DPR, komisi dan fraksi. Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi mengusulkan nama Komjen Badrodin Haiti untuk memimpin Polri. Usulan itu akan diboyong dalam rapat paripurna untuk kemudian memberikan mandat kepada Komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badrodin Haiti.
Dikatakan Rio, dengan terisinya kursi Kapolri maka kursi Wakapolri pun lowong. Figur Budi Gunawan dinilai mampu menjalankan tugas dan fungsi Wakapolri. Ia berharap dengan terisinya kursi nomor satu dan dua di tubuh Polri, setidaknya tugas institusi korps bhayangkara akan berjalan baik.
Kendati demikian, Rio menampik mengusulkan nama Budi sebagai upaya mempertahankan jenderal polisi bintang tiga itu yang gagal dilantik presiden. “Bukan mempertahankan, tapi dia layak menjadi Wakapolri,” katanya.
Lebih jauh, Sekjen DPP Nasdem itu mengatakan jabatan Wakapolri tak perlu melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III. Soalnya, kewenangan penunjukan Wakapolri menjadi ranah Kapolri atas persetujuan presiden. Ia berharap, usulan tersebut menjadi pertimbangan dalam rangka mengisi posisi lowong Wakapolri nantinya. “Semoga dapat diterima,” katanya.
Anggota Komisi III Arsul Sani menambahkan, status hukum Budi Gunawan terbebas dari jeratan penetapan tersangka. Makanya Arsul berpandangan usulan Budi Gunawan menjadi Wakapolri sejatinya tak menjadi permasalahan. “Jadi kita harus fair dong,” ujarnya.
Lebih jauh, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Rohamurmuzy itu mengatakan usulan Budi Gunawan sebagai Wakapolri masih sebatas usulan di luar Komisi III. Menurutnya Komisi III dan DPR secara kelembagaan tak memiliki sikap resmi terkait dengan Wakapolri. Menurutnya, kepiawaian Budi Gunawan dipandangn Arsul dan Rio layak menjabat Wakapolri
Pria yang berlatar belakang advokat itu mengatakan sesuai dengan UU No.2 tahun 2002 tentang Polri, penunjukan Wakapolri dilakukan oleh Kapolri. Ia berharap pasca terisinya kursi Kapolri, dapat segera menunjuk pejabat Wakapolri. “Tapi yang pasti itu itu suara perseorangan bukan suara DPR. Tapi saya nilai Budi Gunawan layak jadi Wakapolri,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, Budi Gunawan gagal dilantik Presiden Jokowi menjadi Kapolri. Meskipun telah penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah oleh pengadilan, toh Presiden Jokowi enggan melantik lantaran pertimbangan sosiologis dan yuridis. Terlebih, putusan praperadilan hakim tunggal atas upaya hukum yang diajukan Budi Gunawan itu masih menjadi pro kontra.
