Advokat dari kantor Lontoh Kailimang ini menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (2) UU No.18/2003, mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Advokat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh advokat asing yang bekerja di Indonesia. Ia mengimbau agar pemerintah, khususnya Ditjen Imigrasi dan Departemen Tenaga Kerja untuk konsisten dengan ketentuan UU No.18/2003 tersebut.
Sementara, Denny juga mengimbau kepada pihak Departemen Hukum dan HAM untuk menyusun peraturan mengenai tata cara memperkerjakan advokat asing serta kewajiban-kewajiban lainnya yang diatur dalam UU No.18/2003. Ia menyesalkan masih kosongnya aturan mengenai hal tersebut. meski saat ini sudah hampir dua tahun UU No.18/2003 berlaku efektif.
Meski demikian, Denny mengatakan KKAI tidak akan terburu-buru untuk mempersoalkan masalah tersebut secara hukum. Dikatakan olehnya, KKAI menunggu paling tidak hingga akhir tahun 2004 bagi kantor-kantor hukum Indonesia untuk meminta rekomendasi untuk mempekerjakan advokat asing di kantor mereka. Kalau mereka juga tidak ada rekomendasi, ya kita akan ajukan persoalan ini bahwa itu bagi advokat-advokat Indonesia itu pelanggaran, tegasnya.
Mengenai jumlah advokat asing yang bekerja di Indonesia, Denny kemudian mengutip data dari The Asia Pasific Legal 500, 2004/2005 Edition. Berdasarkan data itu, ia menyebut ada 15 kantor hukum asing yang berafiliasi dengan kantor-kantor hukum di Indonesia. Namun, setelah hukumonline melakukan pengecekan ulang, ternyata jumlahnya adalah 14 kantor hukum asing.
Masih mengacu pada data yang disajikan dalam The Asia Pasific Legal 500 edisi 2004-2005, diketahui bahwa dua dari 12 kantor hukum lokal terafiliasi dengan lebih dari satu kantor hukum asing. Keduanya adalah Soebagjo, Jatim & Djarot (Blake Dawson Waldron, dan Kelley Drye & Warren LLP) dan Hanafiah Ponggawa & Partners (Corrs Chambers Westgarth, dan Haarmann Hemmeirath).
Daftar kantor pengacara yang berafiliasi dengan asing
FOREIGN FIRM ASSOCIATIONS* | |
FOREIGN FIRM | INDONESIAN AFFILIATES |
Allens Arthur Robinson | Wiriadinata & Widyawan |
Baker & McKenzie | Hadiputranto, Hadinoto & Partners |
Blake Dawson Waldron | Soebagjo, Jatim & Djarot |
Clifford Chance LLP | Mochtar, Karuwin & Komar |
Corrs Chambers Westgarth | Hanafiah Ponggawa & Partners |
Deacons | Brigitta I. Rahayoe & Syamsuddin |
Freehills | Soemadipradja & Taher |
Haarmann Hemmeirath | Hanafiah Ponggawa & Partners |
Herbert Smith | Hiswara Bunjamin & Tandjung |
Kelley Drye & Warren LLP | Soebagjo, Jatim & Djarot |
Minter Ellison | Makarim & Taira S. |
Norton Rose | Lubis Ganie Surowidjojo |
Rouse & Co. International | Suryomurcito & Co |
White & Case LLP | Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro |
Includes formal and informal associations. | |
Denny mengungkapkan, sejak Undang-undang No. 18/2003 diundangkan pada 5 April 2003, tidak satupun kantor advokat atau law firm Indonesia yang meminta rekomendasi untuk memperkerjakan advokat asing atau sebagai tenaga ahli dalam bidang hukum asing pada kantor-kantor mereka.
Seharusnya pemerintah dan juga teman-teman yang mau mempekerjakan advokat-advokat asing di law firm supaya minta dong rekomendasi ke Organisasi Advokat yaitu KKAI. Selama ini kan nggak ada. Jadi, saya menganggap bahwasanya mereka bekerja di law firm-law firm itu adalah ilegal. Walaupun dia punya izin-izin, tapi izin-izin tersebut adalah tidak berdasarkan UU No. 18/2003, papar Denny kepada hukumonline (22/12).
