Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo mendorong pemerintah daerah segera menyusun zonasi wilayah pesisir. Agar dapat menata penggunaan kawasan tersebut guna peningkatan kesejahteraan.
"Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri beserta 300 kabupaten di seluruh Indonesia untuk menyiapkan peraturan daerah ini," kata Sharif Cicip Sutardjo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (15/8).
Menurut dia, zonasi atau rencana tata ruang kawasan perairan itu diharapkan akan menciptakan iklim yang kondusif. Sehingga tercipta kepastian alokasi ruang di setiap kegiatan usaha perikanan dan kelautan.
Ia juga menegaskan pentingnya zonasi kawasan perairan dan pesisir dalam mengatur tata ruang pemanfaatan di laut. Karena tumpang tindihnya pengelolaan kawasan tersebut akan mengakibatkan pengelolaan pesisir menjadi tak terarah.
Terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil tersebut, KKP tengah menyusun rencana strategis dalam upaya pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Sebelumnya, Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad mengatakan, pengembangan kebijakan terkait zonasi kawasan perairan di Indonesia terhambat dua permasalahan.
Sudirman memaparkan, dua permasalahan itu antara lain karena zonasi untuk kawasan perairan dan lautan di Indonesia masih belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting.
















