"Jika badai sudah diprediksi sebelumnya dan operator tetap melanjutkan perjalanan, itu bisa dianggap sebagai kelalaian. Begitu juga dengan fenomena muson yang memiliki pola musiman yang bisa diprediksi. Maka, pengabaian terhadap informasi tersebut bisa menggugurkan klaim force majeure,” ucapnya mencontohkan.
Dalam situasi di mana terjadi perbedaan pendapat mengenai upaya wajar yang telah dilakukan, Jimmy memaparkan pentingnya penyelesaian melalui musyawarah terlebih dahulu. Menurutnya, penyelesaian sengketa tidak langsung menuju arbitrase. Tahapan pertama yang umum dilakukan adalah amicable settlement atau musyawarah mufakat. Hal ini merupakan cara yang lebih murah dan cepat, serta dapat menjaga kelangsungan hubungan bisnis.
Namun, jika musyawarah tidak membuahkan hasil maka sengketa akan dibawa ke arbitrase. Di tahap ini, arbiter akan menilai secara detail apakah upaya wajar telah dilakukan oleh pihak yang mengajukan force majeure.
"Arbiter akan menilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Misalnya, dalam kasus kebakaran, arbiter akan menilai apakah upaya pencegahan seperti penyediaan alat pemadam sudah dilakukan, atau apakah ketidakhadiran petugas pemadam menjadi faktor yang di luar kendali," papar Jimmy.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Nasional, Prof. Basuki Rekso Wibowo, turut menegaskan pentingnya bukti yang kuat dalam membuktikan klaim force majeure. Ia mencontohkan kasus kapal yang tenggelam akibat badai sebagai contoh konkrit.
"Kalau cuaca buruk sudah bisa diprediksi dan operator tetap memberangkatkan kapal, itu bukan lagi force majeure absolut, tapi kelalaian. Maka, pihak yang mengklaim force majeure harus benar-benar bisa membuktikan bahwa upaya pencegahan telah dilakukan," tegas Prof. Basuki pada kesempatan yang sama.
Adapun dalam proses musyawarah, para pihak harus berfokus pada menemukan titik kewajaran dari peristiwa yang terjadi. Menurutnya, musyawarah bukan untuk menentukan siapa yang kalah atau menang, melainkan mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan.
