Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan mengajukan gugatan perdata di pengadilan terhadap enam perusahaan karena diduga berkontribusi terhadap banjir dan longsor di wilayah Sumatra bagian utara dengan nilai gugatan triliunan rupiah.
"Jadi mungkin di tahap awal ini ada enam perusahaan yang akan kita daftarkan gugatan perdatanya di pengadilan terkait dengan kontribusi dalam banjir di Sumatra bagian utara," kata Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, setelah pertemuan dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Rabu (14/1), seperti dilansir Antara.
Dia menjelaskan bahwa pendaftaran gugatan rencananya dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Ketika ditanya mengenai identitas perusahaan yang akan digugat, nilai nominal gugatan, serta apakah jumlah tersebut mencakup kerugian dan pemulihan lingkungan, Hanif menyatakan belum bisa memberikan nama dan angka pastinya.
"Triliunan rupiah, jadi mungkin nanti akan besar gugatannya. Karena dinilai semuanya, tidak ada yang lepas," katanya.
Baca Juga:
Setelah banjir dan longsor di Sumatra yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia pada akhir 2025, KLH/BPLH telah melakukan penyegelan sejumlah perusahaan di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penyegelan dilakukan karena dugaan kuat aktivitas perusahaan menjadi faktor pemicu banjir dan longsor tersebut.
Selain itu, pada Desember 2025, pihak KLH memanggil delapan korporasi yang beraktivitas di Sumatra Utara. Menurut data KLH per 15 Desember 2025, delapan perusahaan yang dipanggil untuk memberikan penjelasan adalah PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari, Sarulla Operations Ltd, PT Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, PT North Sumatera Hydro Energy, PT Multi Sibolga Timber, dan PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Batang Toru.
Hanif juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan pengawasan intensif terhadap 100 perusahaan di wilayah banjir Sumatra. Dari jumlah tersebut, 20 perusahaan di antaranya sudah menjalani sanksi administratif berupa audit lingkungan.
"Evaluasi untuk tiga provinsi itu ada 300 (entitas), kemudian yang kita lakukan pengawasan ada 100. Yang telah kita berikan sanksi administrasi audit lingkungan sekitar 20 dan angka ini terus berkembang," kata Hanif dalam pertemuan tersebut.
Terkait audit lingkungan, ia memastikan akan melakukan langkah tegas tersebut, terutama untuk entitas perusahaan yang aktivitasnya berkaitan dengan lanskap di wilayah Sumatra Utara yang terdampak banjir.
