KLH-Polri Sesalkan Maraknya Putusan Bebas
Utama

KLH-Polri Sesalkan Maraknya Putusan Bebas

Kedua institusi klaim, hasil penyidikan sulit membuat pelaku kejahatan lingkungan bebas.

Leo Wisnu Susapto
Bacaan 2 Menit
KLH dan Polri sesalkan maraknya putusan bebas. Foto: SGP
KLH dan Polri sesalkan maraknya putusan bebas. Foto: SGP

Sepanjang 2009 hingga akhir September 2011, penanganan tindak pidana lingkungan dinilai tidak menggembirakan. Tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup, ada 33 kasus tindak pidana lingkungan yang sampai ke persidangan.

 

Lalu, lebih dari 50 persen diputus bebas atau sebanyak 21 perkara. Hanya empat perkara yang diputus bersalah oleh pengadilan. Kemudian, delapan perkara diputus hukuman percobaan.

 

Kepala Biro Koordinator dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bareskrim Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Bung Djono menampik apabila maraknya vonis bebas akibat lemahnya penyidikan. “Berkas penyidikan sudah lengkap. Tapi, kami tak tahu bagaimana hasil penyidikan pada tahap selanjutnya, yaitu penuntutan dan saat perkara diadili,” terangnya seusai pembukaan Rakornas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Senin (3/10).

 

Rakornas dilakukan untuk memperingati dua tahun UU No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang diundangkan pada 3 Oktober 2009. UU ini memberi waktu dua tahun untuk transisi. Sebelumnya, payung hukum tindak pidana lingkungan hidup menggunakan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan LH sebagai pengganti UU No.4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

Dia menyampaikan, khusus untuk tindak pidana lingkungan, dikaitkan dengan KUHAP, tindak pidana lingkungan harus melalui tiga tahapan. Yaitu penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. “Penyidikan paling siap karena sudah ada pembagian tugas,” tegasnya.

 

Keyakinan itu disebabkan karena PPNS dan penyidik Polri sudah lama mengadakan kerjasama berdasarkan Peraturan Kepala Polri (Perkap) No.20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi PPNS.

 

Pasal 6

(1)   Penyidik melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

(2)   Koordinasi dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik.

(3)   Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan:

a)    menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh PPNS;

b)    memberi bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara;

c)    menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum;

d)    penghentian penyidikan oleh PPNS;

e)    tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS;

f)    rapat secara berkala; dan

g)    penyidikan bersama.

 

Menurutnya, mengacu pada Perkap itu, dalam perkara lingkungan hidup, penyidik Polri mengedepankan PPNS lingkungan hidup. “Karena kasus yang ditangani lebih spesifik,” sebut Bung Djono

 

Tapi, secara teknis, taktis, dan fasilitas, memang Polri yang menyiapkan dan berperan. Semisal, sebutnya, jika kasus lingkungan hidup terkait dua negara, maka Polri yang berwenang untuk meminta bantuan Interpol.

 

Menteri Lingkungan Hidup, Gusti M Hatta juga mengaku penegakan hukum perkara lingkungan hidup belum memuaskan. Oleh karena itu, pihaknya fokus pada menguatkan kelembagaan internal dan eksternal.

 

Penguatan kelembagaan eksternal dilakukan dengan membuat kerjasama dengan Polri dan Kejaksaan Agung pada 26 Juli 2011. Selain itu, menguatkan koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk membantu sertifikasi hakim lingkungan. “Pada 5 September 2011, keluar Surat Keputusan Ketua MA No.134/2011 yang intinya perkara lingkungan hidup harus dipimpin hakim lingkungan yang mendapat sertifikat MA,” paparnya.

 

Dia mengingatkan, pengetahuan akan kejahatan lingkungan hidup pada penegak hukum dan hakim harus diutamakan. Pasalnya, perkara lingkungan kini bukanlah hanya masalah pencemaran semata. Namun sudah berkembang pada perpindahan genetika dari satu negara ke negara lain, serta perubahan iklim,” jelas Gusti.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info