Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya merealisasikan insentif berupa pulsa gratis untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh kementerian/lembaga. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani pemberian insentif ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran, serta bentuk dukungan pemerintah untuk PNS yang melakukan pekerjaan dari rumah sebagai efek dari pandemi Covid-19.
Sebagai payung hukum, Sri Mulyani sudah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 39 Tahun 2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020. Beleid ini dinyatakan mulai berlaku sejak KMK diterbitkan yakni pada 31 Agustus hingga 31 Desember 2020.
Terdapat delapan butir penetapan terkait insentif pulsa untuk PNS dalam KMK tersebut. Salah satunya adalah tentang besaran pulsa yang akan diterima PNS. Dalam butir pemberian paket data dan komunikasi untuk PNS dibagi menjadi dua, yakni pejabat tingkat Eselon I dan II/ setara akan mendapatkan tunjangan pulsa sebesar Rp400 ribu perbulan. Sementara pejabat tingkat Eselon III/setara kebawah akan mendapatkan tunjangan pulsa senilai Rp200 ribu.
Sementara di butir ketiga disebutkan bahwa tunjangan sebesar maksimal Rp150 ribu dapat diberikan kepada mahasiswa ataupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar secara daring yang bersifat insidentil. Dan sekaligus terdapat penegasan pada butir kedua dan kelima bahwa pemberian insentif pulsa ini akan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring dan ketersediaan anggaran.
“Sebagai pengganti sekarang ini banyak K/L dan pegawai ASN yang harus melakukan kegiatan WFH jadi kita memberikan dukungan kalau memang direalokasi dalam bentuk tunjangan untuk pulsa,” katanya Sri Mulyani dilansir Antara. (Baca Juga: Perkara Kepailitan dan PKPU Meningkat 50 Persen Selama Pandemi)
Sri Mulyani menuturkan anggaran yang akan digunakan telah ada di pos belanja barang untuk K/L yang seharusnya digunakan untuk kegiatan perjalanan namun tidak bisa karena Covid-19. “Sebetulnya masih ada di belanja K/L. Itu yang kita sebut fleksibilitas APBN. Belanja barang yang tadinya diperkirakan berbagai aktivitas tidak berjalan namun menimbulkan biaya baru, kita bisa ubah dan mendukungnya agar tidak terjadi misalokasi,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan tunjangan pulsa diberikan untuk mendukung tugas dan kinerja K/L dalam masa pandemi Covid-19 yang harus WFH.
Ia menjelaskan sebenarnya selama ini telah ada tunjangan pulsa bagi PNS senilai Rp150 ribu namun sedang diusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk dapat ditingkatkan menjadi Rp200 ribu. “Saat ini sudah berjalan adalah Rp150 ribu dan ini kemudian akan di refresh kami usulkan kepada Bu Menteri Keuangan menjadi Rp200 ribu,” ujarnya.
Askolani menyatakan jika disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani maka tunjangan pulsa gratis bagi PNS sebesar Rp200 ribu per bulan akan ditetapkan pada Agustus 2020. Ia melanjutkan kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh K/L namun akan dikembalikan kepada masing-masing terkait pegawai yang patut diberikan tunjangan pulsa gratis ini.
“Pagunya pun akan berbasis dari pagu masing-masing K/L jadi masing-masing K/L akan merelokasi pagu sesuai dengan kebutuhan pegawai dan aktivitasnya untuk mendukung dari tunjangan pulsa ini,” katanya.
Peneliti Indef Eko Listiyanto berpendapat pemerintah harus selektif dalam memberikan tunjangan pulsa kepada PNS. Pasalnya, tidak seluruh PNS di dalam menjalankan tugasnya berkaitan langsung dengan internet. Namun dia menegaskan bahwa selayaknya tunjangan ini diberikan secara merata, termasuk kepada guru honorer dan orang tua murid yang selama ini menjalankan kegiatan belajar mengajar secara daring.
“Kita harus menyisir yaitu kalau semua bisa dibantu tapi itu enggak mungkin. Sehingga cara melihat yang paling mungkin itu adalah PNS yang kena dampak. Tidak semua PNS perlu tapi saya yakin semua guru terutama guru honorer sangat butuh,” katanya.
Selain itu, Eko juga meminta pemerintah untuk membuat skala prioritas PNS yang layak mendapatkan tunjangan pulsa.
“Pemerintah harus mementingkan mana dulu, apakah semua PNS waalupun tidak intens penggunaan pulsa, dan pemerintah harus melakukan realokasi anggaran seperti berkurangnya anggaran kebersihan kantor, anggaran listrik kantor dan lainnya yang kemudian dikonfersi untuk tunjangan pulsa. Ini bisa jadi penghematan anggaran,” pungkasnya.
