Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana mulai dibahas pemerintah dan DPR. Komisi III DPR mulai mengundang berbagai kalangan dalam rangka meminta masukan dari untuk memperkaya substansi materi. Antara lain organisasi masyarakat sipil seperti Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).
Program Manajer ICJR, Ajeng Gandini Kamilah, mengatakan ICJR bersama LEIP dan IJRS mengumpulkan data antara lain UU yang diterbitkan 1967-2024. Hasilnya, ditemukan 140 UU yang perlu disesuaikan dengan UU No.1 Tahun 2023tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
“Ada 140 UU yang perlu disesuaikan dengan KUHP Nasional, termasuk UU Darurat dan Perppu,” kata Ajeng dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, Rabu (26/11/2025).
Dari 140 UU itu antara lain 16 UU memuat ketentuan pidana minimum khusus dengan ancaman maksimum kurang dari 5 tahun, totalnya ada 79 ketentuan. Pidana Kurungan ada dalam 26 UU dengan total 113 ketentuan. Pidana denda sejumlah 139 UU dengan total 1.331 ketentuan. Pidana denda minimal, ditemukan 71 UU dalam 351 ketentuan. Pidana penjara/kurungan yang bersifat kumulatif dengan denda, ada 72 UU mencakup 679 ketentuan.
Baca juga:
- RUU Penyesuaian Pidana Hapus Pidana Minimum Khusus dan Kurungan
- Begini Mekanisme Ganti Rugi-Kompensasi dalam KUHAP Baru
- Komnas HAM Catat 5 Potensi Pelanggaran HAM dalam KUHAP Baru
Ajeng mengusulkan ketentuan dalam 140 UU yang perlu disesuaikan itu dimuat dalam batang tubuh RUU. Tapi setelah berdiskusi dengan Kementerian Hukum, usulan itu diakomodasi dalam lampiran RUU. Sedikitnya, ada 6 hal yang perlu dilakukan terhadap RUU Penyesuaian Pidana terkait penyesuaian terhadap UU di luar KUHP Nasional.
Pertama, menghapus sanksi penjara minimum khusus sepanjang ancaman maksimalnya kurang dari 5 tahun. Kedua, sanksi kurungan diubah menjadi penjara. Jika kurungan adalah alternatif dari penjara, kurungannya dihapus. Ketiga, sanksi denda diubah dalam rumusan kategori. Pidana denda di bawah tahun 2000 lebih dulu perlu penyesuaian.
