Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri, dijamin oleh hukum serta peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan profesinya, advokat wajib tunduk pada kode etik setelah terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji pengangkatan.
Sebagai profesi penegak hukum, advokat tidak hanya dibekali kemampuan bernalar hukum, tetapi juga diwajibkan mematuhi kode etik profesi. Kode etik ini menjadi pedoman utama bagi para advokat melaksanakan praktik hukumnya, mengingat besarnya tanggung jawab yang dipikul dalam menegakkan hukum.
“Kode etik kita ini bukan sekadar tulisan normatif atau ajakan moral. Dia memiliki sejarah panjang, landasan konstitusional, dasar yuridis, dan filsafat tersendiri,” ujar Ketua Bidang Kajian Hukum & Perundang-undangan DPN PERADI, Dr. Nikolas Simanjuntak, dalam PKPA Online Class Hukumonline bersama Fakultas Hukum Universitas YARSI (FHUY) dan DPN PERADI, Selasa (23/9).
Baca Juga:
- Tak Pandang Asal Organisasi, Kode Etik Berlaku untuk Seluruh Advokat
- Advokat Ini Berbagi Tips Cegah Kebocoran Data Pribadi di Perusahaan
Nikolas menuturkan, kode etik advokat memiliki kekhasan tersendiri jika dibandingkan dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, atau hakim yang hanya berfokus pada hukum dan keadilan. “Ini hanya advokat yang disumpah kode etik untuk itu (kebenaran). Anda sebagai advokat harus sensitif mengenai hal itu, dan kita harus tegas karena kita disumpah,” imbuhnya.
Sehubung dengan hal tersebut, Pasal 3 huruf b Kode Etik Advokat (KEA) menekankan advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.
Pasal 2 KEA juga menggariskan advokat Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia.
