Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) MS Raharjo memang mengakui advokat sering membangun opini di luar persidangan. Tetapi ia menolak bila larangan dalam Perja ini akan memperlemah posisi jaksa dalam menghadapi advokat. Itu sudah konsekuensi kita, ujarnya.
Menurut Raharjo, kita harus berpijak kepada fakta yang ada di persidangan. Tidak boleh opini, ujarnya. Dengan meyakinkan kepada fakta di persidangan, itulah kekuatan jaksa, tambahnya.
Advokat senior Adnan Buyung Nasution berpendapat senada. Menurutnya bila jaksa menjelaskan kepada masyarakat melalui pers, harus yang wajar-wajar saja. Bukan untuk menghasut dan membakar opini masyarakat, ungkapnya. Misalnya, membangun simpati publik untuk mendukung Kejaksaan dalam suatu perkara. Atau membangun opini seseorang pasti bersalah.
Buyung mengingatkan kewajiban hukum jaksa hanya untuk menuntut. Itulah objektifitas posisi dan peranan jaksa, ujarnya kepada hukumonline. Sedangkan salah atau tidaknya seseorang, lanjutnya, merupakan wewenang hakim sepenuhnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Peradi Leonard Simorangkir mengamini pembatasan itu merupakan suatu hal wajar. Ia mengungkapkan posisi jaksa dan advokat berbeda. Jaksa itu kan birokrasi yang hirarki, sedangkan advokat berdiri sendri, ujarnya.
Teknis perkara?
Namun, Buyung menyayangkan penggunaan frasa teknis perkara saja yang bisa diungkapkan kepada publik. Menurutnya, pengertian frasa itu sangat sempit. Seharusnya bukan teknis semata, ujarnya. Seharusnya menyangkut juga latar belakang, materi perkara, dan proses yang akan ditempuh.
MS Raharjo mencoba menjelaskan maksud Perja. Misalnya, saat persidangan perkara Widjanarko, ya jaksa hanya boleh menjelaskan apa yang terjadi di persidangan saja, ujar pejabat yang bertanggung jawab dalam penegakan kode perilaku jaksa ini. Menanggapi pejelasan ini, Ketua MaPPI Hasril Hertanto justru menyarankan ada aturan turunan yang memperjelas maksud dari teknis perkara. Pembatasan itu memang perlu, tetapi harus ada turunannya yang lebih jelas pengaturannya, ujarnya.
