Memang ketentuan Perja soal pembatasan itu tidak rinci. Sehingga dikhawatirkan penafsiran beragam membuat khawatir para jaksa untuk berbicara kepada pers karena takut melanggar kode perilaku. Nanti tidak ada keberanian berbicara kepada publik, ujar Hasril.
Buyung sepakat dengan Hasril untuk memperjelas arti dari frase teknis perkara. Namun cara yang ditawarkannya berbeda. Cukup dengan penjelasan atau briefing dari Jaksa Agung kepada jajaran Kejaksaan mengenai makna dari kode etik ini, ujarnya. Jadi jaksa tidak merasa dibatasi secara kaku dan sempit sehingga tidak bisa bergerak.
Satu kesatuan
Hasril mengungkapkan pembatasan jaksa dalam memberikan keterangan kepada publik sedikit banyak dipengaruhi penafsiran UU Kejaksaan yang menyatakan Kejaksaan merupakan satu dan tidak terpisahkan. Kemudian ditafsirkan informasi harus melalui satu mulut, yaitu Kapuspenkum, ujarnya.
Buyung berpendapat informasi satu muara ini sangat besar kegunaannya. Maksudnya untuk memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat atau pers tentang berbagai latar belakang perkara yang ditangani oleh Kejaksaan. Baik mengenai materi, proses yang ditempuh, maupun siapa yang terlibat, ujarnya. Pria berambut putih ini adalah pejabat pertama Kapuspenkum - dulu bernama Purel alias Publik Relation Kejagung.
Namun Hasril mengungkapkan ada penyimpangan dari sistem informasi satu muara ini. Ada satu Kepja (Keputusan Jaksa Agung) pada zaman Jaksa Agung Ismail Saleh yang melarang jaksa untuk memberikan keterangan apapun di muka pers atau publik. Kepja itu sampai saat ini belum dicabut, jelasnya.
