Komisi I DPR Sodorkan Beragam Jurus Berantas Judi Online
Utama

Komisi I DPR Sodorkan Beragam Jurus Berantas Judi Online

Mulai dari penguatan regulasi turunan UU ITE yang fokus mengawasi judol, sanksi tegas bagi bank yang menerima aliran dana judol, dan penertiban kartu sim seluler prabayar.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Situasi rapat dengar pendapat (RDP) pemerintah dengan Komisi I DPR, di Komplek  Gedung Parlemen, Rabu (22/1/2025). Foto: ADY
Situasi rapat dengar pendapat (RDP) pemerintah dengan Komisi I DPR, di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (22/1/2025). Foto: ADY

Pemerintah terus berupaya untuk memberantas praktik judi online (judol). Merebaknya judi online dengan berbagai modus meracuni kalangan masyarakat dari kelas bawah hingga atas. Keterlibatan sejumlah oknum pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi),  menjadikan pemerintahan Prabowo Subianto mesti bertindak tegas memberantas praktik judi online. 

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan periode 2017 sampai Januari 2025 ditemukan lebih dari 5,7 juta konten judol di jagat daring baik situs dan aplikasi. Ironisnya, internal Komdigi sendiri menghadapi persoalan dalam memberantas judol.

Alhasil dari hasil penegakan hukum yang telah dilakukan setidaknya 9 pegawai Komdigi menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya. Dana yang dihimpun bandar judol jumlahnya fantastis, menukil data PPATK Alexander menyebut uang deposit judol totalnya mencapai Rp42,3 triliun. 

“Data PPATK Oktober 2024 terkait nilai transaksi judi online yang berhasil teridentifikasi adalah sebagai berikut, dalam triwulan I ada Rp21 triliun, triwulan II turun jadi Rp16 triliun, triwulan III turun jadi Rp4 triliun,” katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, Rabu (22/1/2025).

Baca juga:

Dalam rapat itu, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dominggus Pakel, menjelaskan upaya BSSN dalam memberantas judol antara lain membuat satuan tugas (satgas) khusus dari internal BSSN. Tim ini berdampingan dengan satgas pemberantasan judol yang dibentuk kementerian bidang politik, hukum dan keamanan (Polhukam). 

Satgas bentukan BSSN ini dibagi 3 tim, masing-masing menangani persoalan yang berkaitan dengan perlindungan data, pemberantasan judol dan komunikasi publik. Kerja tim antara lain mendeteksi penyisipan judol dalam domain dan subdomain laman kementerian/lembaga pemerintahan. Beberapa strategi yang digunakan antara lain teknik dorking, dan pemantauan melalui cyber threat intelligence (darkweb) serta lainnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info