DPR melalui alat kelengkapannya wajib melakukan pembahasan anggaran mitra kerja. Bagi mitra kerja, menentukan program kerja bagi mereka. Namun, belakangan maraknya kasus korupsi di kementerian dan lembaga memunculkan kekhawatiran anggota dewan ikut terseret diperiksa penegak hukum.
Kekhawatiran itu muncul karena penegak hukum terutama KPK, banyak menangani korupsi proses penganggaran di DPR yang. Anggota dewan yang ikut membahas anggaran terseret menjalani pemeriksaan di penegak hukum, berpotensi ikut diperiksa. Padahal, DPR merupakan lembaga yang membahas dan menyetujui tidaknya usulan anggaran yang diajukan mitra kerja.
Kondisi tersebut tergambar dalam rapat pembahasan anggaran mitra kerja dengan Komisi III yang membidangi hukum. Sejumlah anggota dewan Komisi III yang hadir enggan memberi kritik maupun memberikan masukan atas usulan anggaran yang diajukan MA, KPK, PPATK, LPSK, Komnas HAM, Komisi Yudisial, Kejaksaan, dan Polri.
Anggota dewan merasa dilema. Karena KPK siap mengintai jikalau terjadi penyelewengan anggaran pada mitra kerja. Sebaliknya, jikalau tak melakukan pembahasan, bukan tidak mungkin Badan Kehormatan (BK) akan memberikan sanksi terhadap anggota dewan.
Dalam rapat yang digelar selama tiga hari mulai Senin (27/5) hingga Rabu (29/5), selama itu pula anggota dewan justru banyak melontarkan keluhan. Misalnya, anggota Komisi III Ahmad Yani.
Menurut Yani, siklus pembahasan anggaran kali ini jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pembahasan diwarnai dengan suasana penuh kekhawatiran.
Komisi III hanya diberikan waktu dua hari untuk membahas dan mempelajari anggaran yang diusulkan mitra kerja untuk kemudian diserahkan ke Badan Anggaran. Padahal, kata Yani, mitra kerja Komisi III sebanyak 16 Kementerian maupun lembaga. Terlebih, usulan anggaran yang diajukan setebal buku.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu berpendapat akan riskan membaca dan membahas dalam waktu yang singkat. Semakin dilema, kata Yani, sebagai anggota DPR jika ternyata dalam pelaksanaan anggaran yang disetujui muncul tindak pidana korupsi. Sebut saja kasus proyek pengadaan SIM tahun anggaran 2011.
“Nanti kita bisa dipanggil kaya kasus simulator. Kita sekarang seperti buah simalakama, tidak kita bahas nanti dipanggil BK, hadir jadi malapetaka. Kita serahkan saja ke Banggar. Mumpung ada KPK,” ujarnya Rabu (29/5).
Aboe Bakar Al Habsyi punya pandangan serupa. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu khawatir dengan membahas anggaran. Menurutnya, jika mendorong anggaran mitra kerja di daerah pemilihan boleh jadi akan dicurigai. Pasalnya bukan tidak mungkin dituding adanya kepentingan tertentu.
Menaggapi keluhan itu, Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy menyatakan memahami kekhawatiran anngota komisi. Cuma, sebagai anggota dewan berkewajiban untuk melakukan pembahasan anggaran sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Pasalnya itu tadi, mitra kerja dapat bekerja maksimal dengan didukung anggaran yang memadai.
Ditemui usai rapat, Ketua Komisi IIII Gede Pasek Suardika membenarkan keluhan anggotakomisi. Pasalnya jika dipanggil KPK, citra anggota dewan akan menurun kendatipun tidak bersalah.
Itu karena opini masyarakat cenderung negatif ketika melihat anggota dewan yang diperiksa KPK. Atas dasar itulah anggota dewan menyerahkan persetujuan pembahasan anggaran pada fraksinya masing-masing, tutur Pasek.
Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudohusodo tak mau mendegar alasan anggota DPR terkait kewajiban membahas anggaran mitra kerjanya. Menurutnya, sepanjang sesuai aturan dan pembahasan secara obyektif tanpa kepentingan tertentu, anggota dewan tak perlu khawatir. “Kalau tidak salah, mengapa harus takut dipanggil KPK,” pungkas politisi Partai Golkar itu.
