Kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror menuai pujian sekaligus kritikan dari sejumlah anggota Komisi III DPR. “Apa yang dilakukan Densus 88 patut diapresiasi, tapi ada hal-hal yang patut dikritisi terutama dalam hal melakukan penangkapan,” ujar Anggota Komisi III Susaningtyas NH Kertopati dalam Rapat Kerja dengan Kapolri, Senin (13/6).
Anggota Fraksi Hanura ini mengakui Densus 88 memang cukup berhasil dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia. Namun, sayangnya, Nuning –sapaan akrabnya- menilai Densus 88 kerap membuat labelling terhadap kelompok tertentu yang diduga sebagai teroris.
“Ini yang menjadi perhatian bagi kami. Kami tak mau orang yang bukan teroris tapi dilabelkan sebagai teroris,” ujarnya.
Nuning berharap Densus 88 yang memperoleh alokasi anggaran cukup besar mampu memilah-milah siapa saja orang atau kelompok yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. “Anggaran Densus kan sudah cukup besar. Bahkan, Densus itu golden boy di tubuh Polri. Jadi harus mengembangkan intelijennya secara profesional,” tambahnya.
Ahmad Yani, Anggota Komisi III dari PPP, secara spesifik menunjuk kasus seorang pedagang minuman Nur Iman yang tertembak ketika Densus 88 sedang memburu orang yang diduga sebagai teroris. “Sebelumnya ada kasus Cawang. Orang ditembak mati tapi sampai sekarang kita tak tahu apakah benar dia teroris atau tidak,” tuturnya.
Yani khawatir bila cara penanganan seperti ini terus dilanjutkan, maka akan menimbulkan bibit-bibit radikalisme yang baru. Yani mengaku anti dengan terorisme tapi penanganannya tak boleh bertentangan dengan HAM. “Over acting Densus 88 ini harus ditinjau kembali. Ini jelas akan menimbulkan radikalisasi,” jelasnya.
Senada, Anggota Komisi III Andi Azhar juga khawatir penanganan terorisme di Indonesia tak akan selesai bila Polri melalui Densus 88 terus menggunakan langkah represif. Apalagi, lanjutnya, korban terkadang berasal dari masyarakat sipil.
“Ini akan timbulkan bibit-bibit terorisme baru. Keluarganya akan buat perhitungan dengan Polri. Mereka tentu tak puas dengan tindakan Densus 88 yang melakukan pemberantasan terorisme dengan semena-mena,” ujar Anggota Fraksi PAN ini.
Kapolri Timur Pradopo menuturkan Polri tentu saja ingin menangani terorisme tidak hanya menggunakan pendekatan represif. “Tentu keinginan kami adalah melakukan pencegahan. Jangan sampai ada korban yang meninggal dunia,” ujarnya. Ia menegaskan tindakan penangkapan Densus 88 selama ini sudah melalui penyelidikan dan penyidikan yang mendalam dan lama.
Timur mengakui anggaran pemberantasan terorisme (untuk Densus 88) selalu naik dari tahun ke tahun. Dahulu, awalnya, anggaran pemberantasan terorisme hanya mencapai Rp5 Miliar hingga Rp10 Miliar. “Sekarang untuk tahun 2011, anggaran mencapai Rp30 Miliar dan Rp40 Miliar,” tuturnya.
Namun, sayangnya, kenaikan anggaran pemberantasan terorisme oleh Densus 88 ini tidak berbanding lurus dengan anggaran pencegahan terorisme. Misalnya, anggaran untuk Polri dalam membina organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat. Padahal, pencegahan tindak pidana terorisme dimulai dari melalukan pembinaan terhadap masyarakat.
