Desmon J Mahesa mengeluarkan penyataan pedas. Menurutnya di berbagai media massa kala itu Ruhut tidak mengakui anak lelakinya. Malahan kata Desmon, Ruhut di media mengeluarkan pernyataan hidup dengan pasangan tanpa diikat dengan sebuah pernikahan. Alasan itulah menjadi pertimbangan Desmon menolak Ruhut menjadi ketua Komisi III. “Ini bukan masalah pribadi, ini masalah disiplin partai agar kami tidak dianggap tidak menyetujui menurut norma kesopanan dan bisa menjadi persoalan,” ujarnya.
Anggota lainnya, Aboe Bakar Al Habsy menilai Ruhut kerap menuai fenomena di Komisi III. Menurutnya F-PKS intinya tidak mempermasalahkan penunjukan Ruhut sebagai ketua komisi oleh Fraksi Demokrat. Hanya saja, sebagian besar anggota Komisi III memberikan penilaian penolakan penetapan Ruhut menjadi ketua komisi.
Ia khawatir jika tetap dipaksakan menjadi ketua, akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif. “Ruhut itu selalu menimbulkaan fenomena di Komisi III, dipilih atau tidak dipilih. Berat jadinya kalau banyak yang menolak, gimana nanti komisi ini? Susah kita bikin undang-undang, susah bikin KUHP KUHAP,” ujarnya mengundang gelak tawa seluruh pengunjung komisi III.
Ahmad Kudri Moekri, anggota komisi III dari Fraksi PPP menambahkan banyaknya pesan pendek yang masuk ke dalam telepon genggamnya. Menurutnya masyarakat pun memberikan penilaian agar Ruhut tak duduk di kursi ketua yang sebelumnya ditempati Gede Pasek Suardika. Kudri malah menyarankan agar Ruhut mengundurkan diri dari penunjukan sebagai ketua komisi dari Fraksi Demokrat. “Kalau boleh menyarankan lebih bagus Ruhut secara jantan mengundurkan diri, kan belum diangkat,” ujarnya menuai sorak di ruang komisi.
Mendapat ‘serangan’ bertubi-tubi dari kolega sekomisi, Ruhut yang mengenakan jas plus berdasi hanya tersenyum simpul. Dalam ruangan komisi yang dipenuhi anggota komisi dan sejumlah media, seolah menjadi ‘pengadilan’ bagi Ruhut. Menurutnya, ia menghormati seluruh penilaian teman sejawat di komisi. “Ada yang bilang saya badut, dan menjelek-jelekan saya di DPR, meminta Ruhut mundur. Jangan karena tidak suka Ruhut kemudian mengangkat masalah-masalah pribadi. Saya pernah diperiksa BK, tapi semua clear. Saya dilaporkan ke Mabes Polri, tapi laporan terhenti dan tidak ada masalah,” ujarnya.
Terkait penundaan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan agar merujuk pada mekanisme yang berlaku. Ia mempersilakan dikembalikan kepada pimpinan fraksi. Menurutnya, dalam dunia politik menjadi hal biasa. Ia pun merasa tidak menjadi korban atas tertundanya pemilihan dan penetapan ketua komisi. “Tidak masalah. Mungkin aku tidak menjadi ketua kkomisi III, mungkin ada jabatan yang lebih tinggi mungkin,” pungkasnya.
