Pada awal April lalu pemerintah memperketat APBN 2012, sehingga anggaran di setiap lembaga negara dipangkas. Tak terkecuali, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Namun langkah itu diprotes oleh ketiga lembaga yang fokus membidangi HAM tersebut.
Menurut komisioner Komnas HAM, Joseph Adi Prasetyo, anggaran yang diterima Komnas HAM Rp53,7 miliar dengan pemangkasan sebesar Rp7,36 miiliar. Sedangkan Komnas Perempuan Rp10,6 miliar, dipotong Rp3,3 miliar. Jika dilihat sepintas, jumlah potongan anggaran Komnas HAM tergolong kecil jika dibandingkan dengan Komnas Perempuan.
Stanley, demikian Joseph Adi Prasetyo disapa, mengingatkan belanja mengikat Komnas HAM mencapai 65 persen dari total anggaran yang diperoleh. Sedangkan sisanya untuk menjalankan program kerja. Mengingat adanya efisiensi anggaran maka alokasi dana untuk program kerja itu ikut dipotong. Bagi Adi hal itu akan berpengaruh bagi pelaksanaan program kerja Komnas HAM.
Sebelum disahkannya APBN 2012, menurut Stanley, Komnas HAM sudah berkomunikasi dengan lembaga negara lain, seperti Bappenas dan Komisi III DPR untuk mendorong agar tidak ada pemotongan anggaran. Malah, Komnas HAM meminta anggaran dinaikkan karena kerja Komnas HAM lebih banyak, mengingat pelanggaran HAM cenderung meningkat.
Setiap tahun, Komnas HAM menerima aduan yang jumlahnya mencapai 6400 kasus. Sedangkan kasus yang berhasil ditangani hanya sekira lima persen. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan itu menurut Stanley adalah anggaran.
Hal itu menurut Stanley bukan tanpa alasan, karena biaya operasional untuk menjalankan program kerja biayanya tidak murah. Dia mencontohkan ketika Komnas HAM melakukan pemantauan kasus HAM di daerah terpencil seperti Papua, dimana harga barang dan jasa tergolong mahal jika dibandingkan dengan wilayah Jawa.
Stanley mengingatkan Komnas HAM dibentuk atas mandat tiga undang-undang, yakni UU HAM, UU Pengadilan HAM, dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Oleh karenanya penguatan terhadap Komnas HAM sangat penting.
Komnas HAM, Stanley melanjutkan, juga akan mewakili Indonesia dalam forum HAM internasional. Serta menyampaikan kepada badan HAM internasional atas pengamanan dan pengawasan penerapan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Salah satu contoh yaitu Tinjauan Periodik Universal (UPR) yang berlangsung tiap empat tahun sekali di PBB.
Sebagai salah satu bentuk protes atas pemotongan anggaran, Stanley mengatakan Komnas HAM sudah menyurati Menteri Keuangan, Agus Martowardojo pada 16 Maret 2012. Sebulan kemudian surat itu direspon, dan permintaan Komnas HAM ditolak. Komnas HAM diminta mengikuti aturan Menkeu. Menurut Stanley, sikap itu bentuk kesewenang-wenangan Menkeu yang tidak mengerti persoalan HAM yang dihadapi Indonesia.
Lebih jauh Stanley khawatir ada yang mencoba melemahkan lembaga negara di bidang HAM. Terlebih bila anggaran saat ini dijadikan acuan pemerintah untuk alokasi anggaran APBN bagi Komnas HAM di tahun-tahun berikutnya.
Dalam kesempatan sama, Anggota Komnas Perempuan, Desti Murdijana, mengatakan pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar 40 persen dari total anggaran yang dibutuhkan Komnas Perempuan. Sedangkan sisanya berasal dari lembaga donor.
Menurut Desti jika mengacu mandat yang diemban Komnas Perempuan, maka anggaran dari pemerintah sebesar Rp10, 6 miliar itu tidak cukup. Setelah dialokasikan untuk belanja mengikat, dana yang tersisa Rp3,9 miliar. Kemudian harus dipotong sebesar Rp3,3 miliar, sebagaimana kebijakan pengetatan anggaran yang diterbitkan pemerintah. Sehingga jumlah dana yang dapat digunakan Komnas Perempuan untuk menjalankan program kerja tahun 2012 hanya Rp600 juta.
Akibat pemotongan anggaran itu, kerja-kerja Komnas Perempuan jadi terhambat. Misalnya dalam melaksanakan program kerja membuat catatan tahunan tentang tren kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya pemangkasan anggaran maka tahun depan catatan tahunan kemungkinan besar tidak dapat diterbitkan.
Proses pembuatan catatan tahunan, Desti mengungkapkan, terkait juga dengan pelatihan terhadap rekan kerja Komnas Perempuan di daerah. Karena catatan tahunan dihasilkan dari pemantauan yang dilakukan di berbagai daerah. Hambatan serupa juga terjadi pada program kerja lainnya, seperti kampanye, merespon kasus dan lainnya.
“Ini membuat kami resah sekaligus mempertanyakan sejauh mana negara memberikan perhatian dan support,” kata Desti kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (21/5).
Sementara Ketua KPAI, Maria Ulfah Anshor, menekankan pentingnya posisi lembaga negara yang mengurusi HAM (LN HAM) dalam struktur tata negara. Menurutnya, komitmen pemerintah sebagai penyelenggara perlindungan anak seharusnya bukan sekedar basa basi. Sehingga LN HAM dapat dipandang sebagai lembaga independen yang posisinya penting dalam struktur negara. Misalnya temuan yang disampaikan LN HAM dalam suatu kasus harus ditindaklanjuti secara serius oleh lembaga negara terkait.
Pemerintah, menurut Maria harus memperkuat posisi LN HAM, salah satunya dengan memberi dukungan anggaran yang cukup. Maria mengaku anggaran pemerintah untuk KPAI Rp8,6 miliar, dipotong 20,4 persen. Jumlah itu menurut Maria lebih kecil dari yang telah disepakati dari hasil komunikasi sebelumnya antara Komisi VIII dan KPAI.
Selain itu Maria juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan HAM di Indonesia. Pasalnya, pemerintah dirasa menempatkan SDM pendukung yang kurang mumpuni di KPAI. Akibatnya, gagasan untuk penguatan HAM ke tingkat implementasi dalam bentuk program kerja dan anggaran yang baik tidak dapat terwujud. “Ini yang harus dipertimbangkan (pemerintah,-red),” ujarnya.
Terpisah, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Indra menyayangkan pemotongan anggaran ketiga lembaga negara itu. “Ini adalah bentuk refleksi politik anggaran pemerintah yang jelas-jelas tidak mendukung penegakan dan penyelenggaraan HAM,” kata Indra kepada hukumonline.
Kalaupun perlu ada kebijakan penghematan atau pengetatan APBN, lanjut Indra, pemerintah seharusnya memotong anggaran birokrasi yang tidak produktif. “Seperti anggaran perjalanan keluar negeri, dan lain lain,” pungkas Indra.
