Komnas HAM dalam Evaluasi Khusus
Berita

Komnas HAM dalam Evaluasi Khusus

Nilai akreditasinya terancam turun. Pekan ini dibahas di Jenewa.

ADY
Bacaan 2 Menit
Komnas HAM dalam Evaluasi Khusus
Hukumonline
Konflik internal dan perubahan pola kepemimpinan membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi sorotan. Subkomite International Coordinating Committee (ICC) National Human Rights Institution mengadakan pemantauan khusus mengenai Komnas HAM berkait laporan koalisi masyarakat sipil di Indonesia.

Anggota koalisi masyarakat dari Human Rights Working Group (HRWG), Choirul Anam, membenarkan laporan itu. Koalisi melampirkan puluhan bukti terutama pemberitaan yang memperlihatkan kisruh di Komnas HAM. Koalisi mengingatkan Subkomite ICC tentang ancaman independensi dan efektivitas Komnas HAM jika para komisioner tidak bersatu.

Dijelaskan Choirul, Subkomite ICC  umumnya melakukan evaluasi sekali dalam empat tahun terhadap Komisi HAM di tiap negara. Jika ada laporan tertentu yang perlu ditindaklanjuti, Subkomite ICC melakukan evaluasi khusus (special review).  Menurut rencana, evaluasi khusus Komnas HAM akan berlangsung 18 Maret ini di Jenewa, Swiss.

Hasil evaluasi akan menentukan nasib akreditasi Komnas HAM. Selama ini Komnas HAM Indonesia mendapat akreditasi A. Jika hasilnya buruk, bisa jadi nilai akreditasi Komnas HAM akan turun. Jika benar-benar turun, maka keberadaan Komnas HAM akan disamakan dengan komisi sejenis di negara diktator yang perannya lebih sebagai lip service pemerintah.

“Kalau akreditasinya turun berarti Komnas HAM sama seperti Komnas HAM di negara diktator yang hanya bertindak sebagai lip service pemerintah,” kata Anam dalam jumpa pers di kantor HRWG Jakarta, Jumat (14/3).

Salah satu yang mendapat sorotan koalisi adalah masa kepemimpinan Komnas yang berubah menjadi tahunan. Setiap tahun Ketua Komnas HAM berganti. Selain itu, yang mendapat penilaian adalah kewenangan penyelidikan atau subpoena yang dimiliki Komnas berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, mengatakan baru kali ini Komnas HAM Indonesia dievaluasi secara khusus oleh Subkomite ICC. Ini terjadi karena tingkat independensi komisioner Komnas HAM dinilai turun. Poengky menduga ada kepentingan politik pelanggar HAM yang bakal mengintervensi Komnas HAM. Salah satu buktinya menurut Poengky menjelang Pemilu 2014, sampai saat ini Komnas HAM belum menerbitkan nama-nama caleg dan capres yang dekat dengan kasus pelanggaran HAM.

Kemudian, Poengky melihat sebagian komisioner Komnas HAM memveto penyelidikan atas dugaan tindak pelanggaran HAM berat di Aceh. Padahal, sebagian komisioner Komnas HAM lain berupaya mengungkap dugaan kasus pelanggaran HAM berat itu dengan cara melakukan penyelidikan. “Konflik internal itu menyebabkan pembelaan dan pengungkapan kasus tidak jalan. Padahal kasus Aceh terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan negara,” paparnya.

Tentang resiko kemungkinan  turunnya akreditasi Komnas HAM, Poengky menilai sebagai konsekuensi apa yang dilakukan, sekaligus menggugah komisioner Komnas HAM.

Ketua Komnas HAM yang baru, Hafidz Abbas, membenarkan evaluasi khusus itu. Akademisi Universitas Negeri Jakarta ini menjelaskan Komnas HAM sudah mempersiapkan dua tim untuk menghadapi sidang Subkomite ICC di Jenewa. Komnas melihat urgensinya. Tetapi pada prinsipnya, kata Hafidz, Komnas HAM siap memberikan penjalasan.

Misalnya, perubahan pola kepemimpinan yang disorot Subkomite ICC. Dijelaskan Hafidz, yang berubah adalah pengelolaan manajerial agar beban birokrasi di Komnas HAM dipikul bersama. Lagipula, perubahan pola kepemimpinan itu tak harus berarti setiap tahun ganti pimpinan. Jika ada ketua Komnas yang dinilai berprestasi, ada kemungkinan ia terpilih lagi. Yang pasti tidak ada tata tertib di Komnas HAM yang mengharuskan jabatan ketua digilir setiap tahun.

Pergantian kepemimpinan per tahun bisa dilihat sebagai upaya mendorong ketua Komnas berhati-hati karena kepemimpinannya terus dinilai. Jabatan ketua mencerminkan lembaga yang dia pimpin, sehingga ketua harus membawa misi lembaga.

Argumentasi inilah yang akan dibawa Komnas HAM menjawab evaluasi khusus Subkomite ICC. “Terserah mereka mau menerima atau tidak argumentasi kami. Yang kami sampaikan nanti adalah yang sebenarnya,” tandasnya.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info