Kompetisi Legislative Drafting ala Unpad
Berita

Kompetisi Legislative Drafting ala Unpad

Untuk meningkatkan minat dan kemampuan mahasiswa dalam merancang peraturan perundang-undangan yang baik.

IHW/Ali
Bacaan 2 Menit
Prof Sri Soemantri usai memberikan penghargaan kepada <br> pemenang lomba legislative drafting. Foto: Sgp
Prof Sri Soemantri usai memberikan penghargaan kepada <br> pemenang lomba legislative drafting. Foto: Sgp

Anda mungkin sudah sering mendengar kompetisi debat hukum antar mahasiswa.  Atau lomba penulisan karya ilmiah hukum atau penyusunan kontrak yang diselenggarakan oleh fakultas hukum. Namun, gawean para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran mungkin masih asing di telinga. Mereka menggelar lomba penyusunan legislative drafting dalam rangkaian kegiatan Padjajaran Law Fair (PLF) 2010. 

 

“Ini memang lomba yang unik karena menurut sepengetahuan saya belum ada satu universitas (di Indonesia,-red) yang membuat lomba seperti ini,” ujar Ketua Panitia PLF Neneng Lela Fitriani kepada hukumonline, di Bandung, Sabtu (20/3).

 

Prosedur lombanya mirip dengan perlombaan penulisan karya tulis. Yakni, peserta diberi kesempatan menyusun sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) lengkap dengan naskah akademiknya. RUU dan naskah akademik itu harus dikirimkan jauh hari untuk diseleksi. Tiga finalis terbaik diberikan kesempatan memaparkan RUU buatannya di hadapan tiga panelis.

 

Meski unik, ini bukan pertama kali Unpad menggelar hajatan lomba perancangan peraturan perundang-undangan. “Ini sudah kedua kalinya. Tahun lalu kami juga menggelar acara serupa. Dari segi jumlah peserta, tahun ini menurun,” papar Neneng.

 

Pengajar Hukum Tata Negara Unpad, Indra Perwira mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap agar acara seperti ini bisa membiasakan mahasiswa untuk menyusun peraturan perundang-undangan secara baik. “Kalau kelak mereka menjadi pembuat Undang-Undang, mereka terbiasa dengan legilative drafting ini.”

 

Secara pribadi, Indra menilai produk perundang-undangan yang dibikin para wakil rakyat dan pemerintah saat ini masih minim secara kualitas. Buktinya, banyak undang-undang yang sangat cepat direvisi atau bahkan ada yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Bisa jadi karena pembuat undang-undang kurang memahami asas kehati-hatian, asas ketelitian yang baik dan lain-lain dalam suatu legislative drafting.”

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info