Harapan senada datang dari pihak panitia PLF. Neneng menuturkan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi arena pembelajaran bagi mahasiswa fakultas hukum untuk dapat menyusun peraturan perundang-undangan yang baik. “Makanya kami nggak membatasi pesertanya harus dari jurusan Hukum Tata Negara saja. Dan berdasarkan catatan kami, ternyata mayoritas peserta dalam acara ini bukan berlatar belakang hukum tata negara,” ungkap mahasiswi angkatan 2007 ini.
RUU Penyadapan
Tiap tim yang berlaga di lomba legislative drafting ini tak bisa sembarangan membuat RUU. Mereka harus mengacu pada tema RUU yang sudah disodorkan oleh panitia. Pada tahun lalu panitia PLF membuat lomba legislative drafting dengan tema revisi UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tahun ini para peserta harus membuat RUU tentang Penyadapan.
“Sebenarnya waktu itu ada tiga usulan RUU untuk dilombakan dalam legislative drafting. Ada RUU Agraria, RUU Pemerintahan Daerah dan RUU Penyadapan ini. Tapi karena waktu itu isu yang sedang hot adalah tentang penyadapan, terutama ketika kasus cicak versus buaya, makanya kami pilih tentang penyadapan,” kata Neneng.
Selain kasus cicak versus buaya, kontroversi pengaturan penyadapan kedalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, juga melatarbelakangi pemilihan tema penyadapan ini. Namun demikian pihak panitia PLF membantah ‘keberpihakan’ terhadap pengaturan masalah penyadapan kedalam sebuah RUU.
Sebaliknya, para peserta malah berani menyatakan bahwa penyadapan mesti diatur dalam sebuah Undang-Undang. Setidaknya demikian pendapat tiga tim yang menjadi finalis. Ketiga finalis adalah tim yang terdiri dari Universitas Parahyangan, Universitas Brawijaya dan Universitas Diponegoro.
Tim dari Universitas Parahyangan misalnya yang menganggap tindakan penyadapan amat penting diatur dalam sebuah Undang-Undang. Di hadapan panelis yang terdiri dari Indra Perwira (pengajar Hukum Tata Negara Unpad), Sigid Suseno (pengajar Hukum Pidana Unpad) dan Akil Mochtar (Hakim Konstitusi), Tim Unpar ini mengemukakan beberapa alasan pentingnya RUU Penyadapan. Diantaranya karena tindakan penyadapan adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Oleh karenanya, segala tindakan yang mengatur kewenangan negara terhadap perampasan hak asasi warganya harus diatur dalam Undang-Undang.
Sekedar informasi, dalam lomba ini Tim Unpar mampu mengungguli Tim Unibraw dan Undip untuk keluar sebagai juara. Juru bicara Tim Unpar, Steven Hardiyanto berharap agar RUU buatan timnya ini tak hanya dibaca oleh panitia, juri dan panelis. Namun juga dilirik oleh pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. “Tentunya dengan perbaikan di sana sini.”
