Berita

Konferensi HTN VI Usung Tema Perkuat Kabinet Presidensial

Presiden Jokowi menyambut baik inisiatif ini karena sejalan dengan keinginannya untuk mengefektifkan pemerintahannya, sekaligus membantu mendorong diskursus akademik bidang hukum ketatanegaraan mengenai sistem pemerintahan presidensial yang efektif.

Oleh:
Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit
Pengurus APHTN-HAN berfoto bersama Presiden Jokowi usai menyampaikan rencana perhelatan KNHTN V di Istana Negara, Rabu (7/8). Foto: Istimewa
Pengurus APHTN-HAN berfoto bersama Presiden Jokowi usai menyampaikan rencana perhelatan KNHTN V di Istana Negara, Rabu (7/8). Foto: Istimewa

Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) akan menggelar Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 pada 2-6 September 2019 mendatang. Hal ini terungkap saat pengurus APHTN-HAN menyampaikan rencana penyelenggaraan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-6 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (7/8/2019).   

 

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSPKAPSI) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan KNHTN ke-6 ini bakal diikuti 250-an akademisi HTN dari seluruh Indonesia. Konferensi ini akan mengusung tema “Memperkuat Kabinet Presidensial yang Efektif.”

 

“Presiden Jokowi menyambut baik inisiatif ini karena sejalan dengan keinginannya untuk mengefektifkan pemerintahannya, sekaligus membantu mendorong diskursus akademik bidang hukum ketatanegaraan mengenai sistem pemerintahan presidensial yang efektif,” kata Bayu saat dikonfirmasi Hukumonline, Kamis (8/8/2019).

 

Menurut rencana konferensi ini akan dihadiri Pengurus Pusat APHTN-HAN diantaranya Ketua Umum APHTN-HAN Prof Moh. Mahfud MD; Prof Widodo Eka Tjahjana, Prof Suko Wiyono, Harjono. Selain itu, Ketua Panitia KNHTN ke-6 ini yakni Bivitri Susanti, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari, dan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono. Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo direncanakan bakal hadir bersama Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

 

Bayu menerangkan dalam konferensi ini Pengurus Pusat APHTN-HAN secara resmi meminta kesediaan Presiden Jokowi untuk membuka konferensi ini di Istana Negara pada 2 September 2019. Nantinya pihaknya berharap Presiden dapat menerima rekomendasi yang dihasilkan dari konferensi selama beberapa hari ini.

 

Dia menerangkan alasan mengusung tema tersebut mengingat pasca Pemilu 2019 sudah saatnya agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat membentuk kabinet yang mampu mewujudkan janji-janji kampanyenya. Sebab, penyusunan kabinet yang meliputi jumlah kementerian, nama kementerian, personal yang mengisi pos-pos menteri momentum sangat strategis mewujudkan kabinet presidensial yang efektif.

 

Menurutnya, sudah saatnya Presiden perlu didukung agar tidak semata-mata menggunakan pendekatan politik dalam membentuk susunan kabinetnya. Namun, perlu menggunakan parameter lain yaitu prinsip-prinsip yang biasa diterapkan oleh negara yang menganut sistem presidensial.

Tags:

Berita Terkait