Dalam paradigma yang demikian maka tidak salah bila KUHAP mengatur bahwa PK merupakan hak bagi terpidana dan ahli warisnya sebagai pihak yang lemah dan rentan terhadap proses peradilan yang keliru. Demikian pula keberadaan asas aturan yang menguntungkan bagi terdakwa dalam sistem hukum pidana harus diletakkan dalam konteks ini. Jaksa tidak diatur haknya untuk PK dengan asumsi bahwa sebagai pihak yang mewakili negara dalam perkara pidana, jaksa telah diberikan kewenangan yang amat besar untuk membuktikan kesalahan terdakwa selama proses peradilan berlangsung.
Persoalannya muncul bila dikaitkan dengan kepentingan korban yang bisa jadi posisinya paling lemah dalam proses peradilan pidana. Para ahli hukum sendiri pada akhirnya mengakui bahwa KUHAP hampir tidak mengakomodasi kepentingan korban tindak pidana, sehingga perlindungan korban terpaksa harus dibuatkan undang-undang tersendiri yakni Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Dalam kasus-kasus kejahatan tertentu seringkali pelaku kejahatan memiliki kekuatan amat besar untuk memperdaya korban-korbannya, bahkan untuk menghadapi aparatur penegak hukum. Katakanlah kejahatan yang secara sistematis berkonspirasi dengan kekuatan politik dan ekonomi. Dalam keadaan demikian justru korban, masyarakat, aparatur hukum bahkan negara seringkali justru berada dalam posisi pihak yang lemah dan rentan terhadap manipulasi sistem hukum.
Korban, baik sebagai individu maupun masyarakat tentu juga memiliki hak untuk memperoleh keadilan termasuk untuk mengoreksi putusan tingkat apapun yang dinilai tidak adil. Dalam konsep peradilan negara, kepentingan korban telah diambil alih oleh Jaksa. Karena dalam sistem peradilan pidana korban tidak dimungkinkan secara langsung untuk menuntut pelaku tindak pidana, maka sebagai konsekuensinya Jaksa harus melayani kepentingan korban, termasuk mengajukan PK guna meraih keadilan yang sejati.
Butuh Katup Pengecualian
Untuk menegakkan kepastian hukum maka harus ada konsep pembatasan yang tegas terhadap tahap-tahap pengajuan upaya hukum. Namun demikian hak untuk menggapai keadilan harus dibuka seluas-luasnya yakni bila terdapat alasan yang secara rasional dan moral dapat dipertanggungjawabkan. Keduanya (kepastian dan keadilan) merupakan prinsip yang harus dipahami secara utuh bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Artinya kepastian hukum diperlukan dalam konteks pencapaian keadilan.
Dalam hal demikian pandangan legisme hukum atau legal-positivistik yang terlalu bersandar pada bunyi undang-undang demi kepastian hukum semata, sudah tidak memadai lagi sebagai instrumen pencapaian keadilan pada kasus-kasus yang kompleks dan bergeser dari asumsi yang dibangun saat perumusan undang-undang.
Bahwa keberadaan hukum positif (KUHAP) adalah tetap penting, akan tetapi penerapannya harus terbuka terhadap penafsiran yang progresif dan responsif.
