Argumentasi ilmiahnya didasarkan pada logika empiris bahwa sebuah hukum positif selalu memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Oleh sebab itu bila suatu ketika terjadi kebuntuan dalam mewujudkan tujuan pencapaian keadilan, maka harus dibuatkan suatu katup untuk membuka pengecualian terhadap kasus yang tidak biasa (anomali). Dalam pandangan hukum progresif, hukum tidak boleh didasarkan pada logika undang-undang semata, namun lebih dari itu harus bersandar pula pada esensi kemanusiaan yang didalamnya terdapat pertimbangan nurani, moral, empati dan integritas.
Apa yang dimaksud dengan pengecualian tidak boleh disalahtafsirkan sebagai penyimpangan atau kesewenang-wenangan, karena dalam sebuah pengecualian terdapat pertimbangan nilai-nilai fundamental melebihi pertimbangan yuridis-prakmatis. Dalam sistem hukum yang telah mapan diberbagai negara maju-pun dikenal adanya pengecualian sebagai alternatif penyelesaian perkara yang bahkan beberapa diantaranya bila dilihat dari pemahaman sistem hukum (positif) kita bisa dicurigai sebagai penyimpangan.
Dalam kasus-kasus yang tidak biasa seperti extra-ordinary crimes (misal: Kejahatan Lingkungan, Korupsi, Pelanggaran HAM berat) yang umumnya dilakukan oleh pihak yang kuat dan menimbulkan dampak serius bagi warga negara/masyarakat yang dalam hal ini pada posisi pihak yang lemah serta memiliki tingkat pembuktian yang sulit, maka demi pencapaian keadilan yang substantif PK oleh Jaksa yang melayani warga negara/masyarakat harus dipandang sebagai pengecualian.
Jadi dalam keadaan normal, aturan bahwa PK adalah hak terpidana dan ahli warisnya adalah prinsip yang harus ditegakkan. Namun bila keadaannya bersifat anomali harus ada sebuah pengecualian guna membuka kebuntuan hukum dalam pencapaian keadilan. Prinsip progresif dalam pengecualian PK kontroversial ini berlaku pula untuk PK atas PK dan PK yang diajukan lebih dari dua kali. Bila pengecualian yang berupa terobosan hukum (rule breaking) tersebut dipandang bisa memberikan keadilan yang substansial, maka ke depan seyogyanya pengecualian tersebut bisa diintegrasikan pada penyempurnaan aturan PK dalam hukum positif (KUHAP), agar tidak ada persoalan lagi pada kepastian hukumnya.
--------
*) Penulis adalah pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Anggota Serikat Pekerja Hukum Progresif
