Mengamati apa yang terjadi belakangan ini terkait dengan proses seleksi pimpinan KPK dan pengajuan usul DPR untuk mengubah UU KPK, membuat mereka yang percaya dengan teori konspirasi mencoba memahami lebih dalam apa yang sedang terjadi. Benarkah sedang terjadi konspirasi untuk melemahkan bahkan menghancurkan KPK, di mana ada aktor atau aktor-aktor yang mungkin sedang berada di suatu tempat tersembunyi, merencanakan dan menyetir itu semua dengan strategi dan operasi ala clandestine? Ataukah kebetulan ada suatu momen yang crossing dengan momen-momen yang lain, atau kebetulan-kebetulan dari peristiwa-peristiwa dan kepentingan-kepentingan yang saling bersilang di waktu yang berhimpitan tengah terjadi, dan dapat dimanfaatkan untuk mengubah peta politik dan hukum di Indonesia?
Tentu sulit untuk mendapatkan suatu gambaran yang utuh, namanya juga teori konspirasi, di mana banyak fakta dikumpulkan, banyak asumsi digunakan, dan banyak juga teori coba diterapkan. Tetapi untuk kemungkinan kedua, maka kita bisa berhitung melihat kepentingan-kepentingan yang ada, yang diuntungkan kala RUU KPK disetujui penuh ala usulan DPR.
Kita pernah mengalami banyak situasi di mana konspirasi dianggap punya peran dalam mengubah peta sejarah Indonesia. Pertama adalah peristiwa 30 September 1965, di mana banyak teori mengatakan ada konspirasi antara merek yang mewakili kepentingan barat (AS dan Inggris) dan kalangan militer tertentu Indonesia untuk menjatuhkan Soekarno dari kekuasaannya, karena dianggap menjadi duri dalam konstalasi perang dingin antara Blok Barat dan Timur kala itu.
AS punya kepentingan khusus sebagai komandan Blok Barat dalam Perang Dingin, dan Diplomat AS, dan demikian juga Inggris yang sedang terlibat dalam konfrontasi dengan Indonesia di Kalimantan, dianggap tahu mengetahui fakta dan informasi yang mutakhir, dan dibocorkan untuk kepentingan sejumlah kalangan tertentu di Indonesia. Disertasi, artikel, dan keputusan MAHMILUB memberikan banyak fakta dan analisa tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut.
Peristiwa kedua adalah krisis moneter dan keuangan di Asia yang merembet ke Indonesia tahun 1998 yang berujung pada kejatuhan kekuasaan represif Soeharto. Penyuka teori konspirasi percaya bahwa di suatu tempat jauh dari pusat kekuasaan di Jakarta, ada seseorang atau sekelompok orang yang melihat kondisi moneter dan ekonomi Asia memburuk dengan sangat cepat, dan Indonesia yang sangat rapuh tata kelolanya, termasuk yang paling rentan. Demi keuntungan finansial, atau mungkin juga dengan niat menjatuhkan kekuasaan Soeharto yang otoriter, para spekulan yang mungkin juga menjadi penggawa ekonomi terbuka dan demokrasi, mengatur agar Rupiah makin melemah. Hancurnya nilai Rupiah menjadikan dunia usaha gagal bayar, bank meminta bantuan likuiditas, pemilik bank yang menyalurkan dana bank ke usaha sendiri gagal bayar, dan berakhir dengan perusahaan-perusahaan tadi dikuasai negara (BPPN) dengan recovery rate yang rendah sebagai harga yang harus dibayar untuk menangani krisis (cost of crisis). Pada saat yang sama, gerakan pro demokrasi tidak bisa dibendung lagi karena sudah terlalu muak dengan represi Orde Baru dengan tingkat korupsi yang luar biasa tingginya. Jatuhlah kekuasaan Soeharto. Dan dimulailah reformasi.
Dalam peristiwa pertama tahun 1965, ada banyak unsur yang ikut menentukan: Soekarno jatuh sakit; PKI dan militer sedang dalam puncak konflik dan ketegangan; kaum agamis dan feodal serta parpol lain melihat ancaman bahaya komunis yang semakin kuat dan hubungannya mesra dengan Soekarno; tuan tanah terancam dengan program Landreform; Barat kuatir dengan hubungan mesra Soekarno dengan negara-negara komunis dengan poros Jakarta-Hanoi-Phom Penh-Pyongyang-Beijing; ketergantungan ekonomi Indonesia pada China dan Uni Soviet (Rusia sekarang) sangat tinggi; kelas menengah mulai bangkit; yang kesemuanya berkelindan menjadi satu.
Dalam peristiwa kedua tahun 1998 juga begitu banyak kondisi yang ikut menentukan: Soeharto terlalu lama berkuasa dengan korupsi dan kroninya yang tidak bisa lagi ditolerir; gerakan masyarakat sipil menuntut demokrasi yang lebih besar memuncak; tata kelola dunia usaha yang buruk; krisis ekonomi, moneter dan keuangan di Asia yang menjadikan para konglomerat sampai pedagang tempe di Indonesia bangkrut; para spekulan dan mungkin juga penggerak sistem demokrasi yang melihat Indonesia yang lebih terbuka akan lebih baik untuk sistem demokrasi dan ekonomi (lebih) liberal; semuanya juga membentuk kepentingan untuk melakukan perubahan.
Dalam peristiwa yang kita hadapi sekarang ini: KPK dianggap terlalu kuat buat siapa saja dan tidak bisa dikendalikan; penguasa tidak bisa leluasa dengan kebijakan yang bisa dianggap merugikan negara; proses persetujuan anggaran di eksekutif dan DPR yang penuh dengan aroma korupsi bisa berakhir di penuntutan pidana; begitu banyaknya anggota DPR dan penyelenggara negara dan pebisnis yang mendekam di penjara karena kasus korupsi dan masih antre sebagai tersangka atau calon tersangka; penyelenggara negara dan pebisnis sangat gerah dengan kekuasaan KPK yang bisa melakukan penyadapan dalam operasi mereka tanpa pengawasan langsung dari otoritas lain; KPK tidak mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan SP3 sehingga tersangka bisa terkatung-katung dalam waktu yang lama, sedangkan Polisi dan Jaksa mempunyai kekuasaan tersebut; dan mungkin setelah pemilu yang baru saja lewat ini adalah suatu kesempatan yang bagus bagi parpol, baik pendukung atau bukan pendukung Presiden Jokowi, untuk melakukan tes kepada Presiden terpilih, apakah ke depannya Parpol bisa menentukan keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan mendatang, misalnya setelah ini apakah MPR bisa menjadi lembaga negara tertinggi, atau apakah GBHN bisa dihidupkan kembali?
Tentu Anda tidak dilarang untuk percaya bahwa memang kali ini terjadi lagi suatu konspirasi besar di negara kita. Anda juga bisa memilih untuk percaya bahwa ini terjadi karena banyak peristiwa dan momen yang sedang terjadi yang berhimpitan dengan kepentingan-kepentingan untuk melemahkan KPK. Apapun itu, perjuangan untuk menjadikan Indonesia lebih bersih dari korupsi akan menjadi semakin berat, baik karena pimpinannya yang baru karena hasil seleksi yang buruk dan/atau karena amandemen UU KPK yang mungkin menghasilkan amandemen UU yang buruk. Mudah-mudahan itu semua hanya mimpi buruk. Yang jelas para koruptor atau calon koruptor sudah mulai bisa tersenyum.
Jakarta, September Yang Tidak Ceria.