Dengan cara inilah, proses tumbuh kembang dan menstimulur untuk mencipta dan dihargai oleh orang lain akan timbul. Maka itu, pemerintah harus bisa memasukkan program seperti ini ke dalam kurikulum pembelajaran sejak dini dan dibuat secara sistematis, bukan secara parsial. “Kalau bisa dibuat seperti itu, saya yakin, ya bisa banyak yang semakin sadar,” katanya.
Kasubdit Pelayanan Hukum direktorat Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM Didik Taryadi menilai keberadaan konsultan HKI masih bertumpu pada kota-kota besar. Karena di wilayah itu, terdapat beragam pemilik HKI yang membutuhkan jasa konsultan. “Iya masih minim (jumlah konsultan HKI), kecuali dia konsultan HKI yang mau buka praktek di sana (wilayah terpencil, red). Tapi kan mereka juga melihat kliennya. Terutama kalau konsultan HKI di jakarta kan kliennya banyak yang orang asing atau luar,” katanya.
Didik melihat urgensi profesi konsultan HKI. Apalagi, di dunia internasional, HKI merupakan salah satu bidang yang menjadi isu hangat. Para investor atau pun pemilik merek, akan sangat terbantu apabila menyerahkan mekanisme pendaftaran hingga dilakukannya komersialisasi. Karena dengan begitu, proses yang terjadi pada akhirnya akan lebih mudah.
“Kadang-kadang applicant kalau ada notifikasi mereka tidak tahu harus bagaimana. Padahal itu ada batasan-batasan waktu yang harus terpenuhi. Kadang-kadang mereka selalu lewat atau apa, tapi kalau konsultan dia lebih tahu kapan harus jawab, kapan begitu,” tuturnya kepada hukumonline.
Kerjasama yang Baik
Didik menjelaskan, agar terdapat hubungan yang baik antara Ditjen HKI dengan para konsultan, pihak Kemenkumhan selalu mengadakan pertemuan rutin di antara keduanya. Dalam pertemuan, lanjutnya, yang dibicarakan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh konsultan HKI itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, pelayanan Ditjen HKI terhadap para konsultan menjadi prioritas tanggung jawab pihaknya.
Bukan hanya itu, pihak Ditjen HKI juga menampung seluruh masukan dari para konsultan. Terlebih mengenai persoalan isu-isu nasional dan internasional yang sedang berkembang mengenai HKI. “Itu (hubungan Ditjen HKI dengan konsultan) kan di bawah pembinaan, di bawah bidang HKI. Kita selalu ada pertemuan rutin dengan konsultan HKI, terutama dengan pengurus-pengurus asosiasinya,” tukasnya.
Terpisah, Direktur Kerjasama dan Pengembangan HKI, Mohammad Adri mengatakan, hingga kini manfaat keberadaan konsultan HKI sudah banyak dirasakan oleh masyarakat. Apalagi, lanjut Adri, pemerintah selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan AKHKI di seluruh Indonesia. “Misalnya saja, ketika AKHKI menyelenggarakan seminar sosialisasi, Dirjen HKI menjadi pembicaranya,” ujarnya.