Feri mencatat motif kekerasan yang dilakukan sangat beragam mulai dari persoalan pribadi, pengaruh alkohol (mabuk), solidaritas bela korps yang berlebihan dan lainnya. Selain dipicu oleh persoalan pribadi, tindak kekerasan juga dilakukan ketika aparat militer sedang menggelar operasi. Pola kekerasan yang dilakukan seperti penganiayaan, penyiksaan, penembakan, pembunuhan dan lainnya. Khusus untuk Papua, Feri mencatat sebanyak 39 orang luka dan lima orang tewas.
Tindak kekerasan menurut Feri tak hanya dialami oleh masyarakat sipil, namun para purnawirawan TNI ikut mengalami tindakan serupa. Misalnya, ketika TNI melakukan pengosongan paksa terhadap rumah dinas di daerah Surabaya. “TNI gunakan pola kekerasan dalam melakukan operasinya, termasuk kepada purnawirawan,” tuturnya.
Koordinator KontraS, Haris Azhar, melihat legislasi yang berkembang saat ini mengarahkan agar TNI dapat masuk ke ranah sipil. Manurutnya, itu bagian dari lemahnya kontrol elit sipil terhadap militer. Alih-alih mengawasi, Haris mengatakan elit sipil cenderung memuaskan kepentingan militer. Persoalan itu semakin pelik ketika aparat kepolisian dinilai lemah untuk menjalankan fungsinya menegakan hukum.
Haris khawatir kurang cakapnya lembaga kepolisian dalam menjalankan fungsinya menjadi alasan bagi pihak tertentu untuk memberi ruang bagi TNI masuk ke ranah sipil. Menurut Haris alasan itu tidak dapat dibenarkan untuk memposisikan aparat militer dapat menangani persoalan di lingkungan sipil. Menurut Haris, demokrasi menarik garis yang tegas antara lembaga kepolisian dan militer. Dimana lembaga militer berfungsi untuk melindungi negara dari serangan militer asing dan kepolisian sebagai bagian dari aparat penegak hukum.
Haris mencontohkan, aparat kepolisian sering dianggap tidak mampu untuk menangani masalah yang dianggap mengancam keamanan negara. Misalnya dalam aksi demonstrasi yang dilakukan serikat pekerja, ketika pekerja memutuskan untuk memblokade jalan tol, hal itu dianggap ancaman nasional. Lagi-lagi, Haris melihat ada pihak di pemerintahan yang menganggap polisi tidak mampu menangani masalah itu, sehingga dibutuhkan bantuan dari militer.
Alhasil, aparat militer diterjunkan untuk menghadapi pekerja yang merupakan bagian dari masyarakat sipil. Hal itu menurut Haris juga terjadi dalam aksi mogok nasional yang digelar pekerja pada Rabu (3/10). Menurut Haris, apapun alasannya, aparat militer tidak dapat masuk ke ranah sipil. Bagi Haris, lembaga kepolisian yang harus dibenahi agar mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal. “Jadinya dibentuk kondisi luar biasa agar TNI bisa masuk,” tukasnya.
Haris menekankan, data yang berhasil KontraS atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh TNI diperkirakan berpuluh kali lebih besar. Pasalnya, Haris menyebut banyak tindak kekerasan yang belum mampu terdata oleh organisasi masyarakat sipil. Ironisnya lagi dari berbagai kasus tindak kekerasan yang terjadi, tidak ada satu pun dari kasus tersebut yang selesai dengan jelas.
Ketidakjelasan penuntasan kasus itu menurut Haris karena lembaga militer lebih memilih untuk menyelesaikan persoalan itu lewat mekanisme internal yaitu peradilan militer. Menurut Haris proses yang ada di peradilan militer cenderung tertutup dan tidak jelas.
Terkait aksi mogok kerja nasional yang dilakukan pekerja pada Rabu (3/10), dari rilis yang diterima hukumonline, LBH Jakarta mencatat TNI diterjunkan untuk mengamankan beberapa pabrik, salah satunya di Tangerang. Alhasil, terdapat tujuh pekerja yang luka parah karena mendapat tindak kekerasan dari aparat militer dan kepolisian.
