Karenanya, lanjut Taufik, perintah penahanan yang masuk dalam putusan hanya berlaku dan dimuat dalam amar putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Sementara putusan MA tidak perlu lagi ada perintah penahanan. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 193 dan Pasal 242 KUHAP. Artinya, dalam putusan kasasi tidak diatur harus memuat perintah penahanan.
Menanggapi permohonan, Akil mengingatkan perdebatan penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Hal ini terjadi dalam putusan-putusan MK sebelumnya, seperti putusan MK soal Badan Hukum Pendidikan (BHP), BPH Migas, status Sekolah Internasional, Anak Luar Kawin hingga perselisihan hasil Pemilukada yang menjadi landmark decision yang wajib ditaati.
“Apalagi putusan MK uji materi Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ini yang pastinya akan memancing atau menimbulkan polemik tergantung sudut pandang masing-masing profesi. Tetapi, sudut pandangnya itu bukan konstitusional, sehingga perdebatan hukum terkait pasal itu wajar-wajar saja,” kata Akil.
Akil menjelaskan putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga apa yang mau diperdebatkan lagi. “Kalau mau diperdebatkan lagi argumentasi Saudara yang memasukkan batu uji Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, padahal ciri negara hukum itu kan taat terhadap putusan lembaga hukum, apalagi? Persoalan ini hanya karena orang besar dan populer, tetapi belum tentu menyangkut konstitusionalitas,” kritiknya.
Karena itu, dia menyarankan agar permohonan ini dipikirkan kembali agar bisa meyakinkan majelis bahwa perdebatan atau polemik penerapan pasal itu bernilai konstitusional. “Tidak hanya sekedar polemik hukum, yang itu wajar sebagai akibat adanya putusan MK,” tegasnya.
Dia juga mempertanyakan apakah perlu MK kembali memberi tafsir resmi terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP itu. “Bukankah aparat penegak telah menerapkan pasal itu dengan penafsiran sistematis? Mereka kan menggunakan penafsiran sistematis juga kok sama seperti penafsiran pemohon. Ini perdebatan kita yang harus Saudara jawab!”
Untuk diketahui, dalam putusan kasasi, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan penuntut umum dan terdakwa (Susno), sehingga eksekusi mengacu pada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Akan tetapi, majelis banding dalam amarnya tidak memuat perintah penahanan dan keliru mencantumkan nomor register, nama, dan tanggal perkara.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdalih ketika amar putusan banding yang tidak mencantumkan perintah penahanan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum. Soalnya, status penahanan Susno - yang saat putusan itu dijatuhkan tidak dalam status tahanan– merupakan diskresi hakim tinggi. Sebab, dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada klausul agar “terdakwa tetap tidak ditahan.”