Koperasi Setjen DPR, Prestasi dan Omzet Milyaran
Edsus Lebaran 2013:

Koperasi Setjen DPR, Prestasi dan Omzet Milyaran

Terganggu dengan persepsi "Koperasi DPR berada di bawah DPR".

RFQ
Bacaan 2 Menit

USP memang menjadi core bussiness koperasi untuk anggota yang mendaftar secara sukarela. Jenis pinjaman meliputi pinjaman insidentil pada anggota dengan maksimal Rp100 juta dan tenor maksimal 96 bulan. Kemudian pemberian pinjaman Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) maksimal Rp200 juta dengan tenor 180 bulan. Bahkan, lanjutnya, anggota koperasi bisa meminjam biaya ibadah haji maksimal Rp22,5 juta dengan tenor 36 bulan.

Aji mengutarakan selama dua tahun memimpin koperasi pegawai ini, penghasilan koperasi melebihi Rp1 miliar. “Saya tidak pernah menduga pendapatan melebihi Rp1 miliar lebih dalam satu tahun. Sekarang diatas Rp2 miliar,” ujarnya.

Berdasarkan laporan petanggungjawaban pengurus pada April 2012, koperasi dengan anggota 1.344 mengalami peningkatan sisa hasil usaha (SHU). Periode 2010, SHU sebelum pajak sebesar Rp1,082 miliar menjadi Rp954 juta setelah dipotong pajak. Sedangkan periode 2011, SHU sebelum pajak sebesar Rp2,03 miliar menjadi Rp1,7 miliar.

Dikatakan Aji, penghasilan koperasi yang besar diikuti dengan sejumlah prestasi. Antara lain, pada Juli 2009, Koperasi Pegawai Setjen DPR menerima penghargaan tertinggi di Indonesia atas kiprah pembangunan KUKM berupa koperasi berprestasi tingkat nasional. Pada tahun sama koperasi menerima award serta Jasa Bhakti Koperasi.

Koperasi juga berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti perbankan, asuransi dan kedinasan. Ia berpendapat, sejumlah kinerja yang belum maksimal di sektor perdagangan kredit dan pengadaan barang dan jasa akan disesuaikan dengan UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Tidak Identik
Terkait hubungan dengan DPR, Aji meluruskan, koperasi merupakan badan hukum mandiri. “Persepsi koperasi DPR berada di bawah DPR, itu mengganggu bisnis kami. Ada hubungan dengan Setjen dalam aspek pembinaan,” ujarnya.

Hal itu juga menegaskan tak ada perlakuan khusus bagi unit usaha pengadaan barang dan jasa kala mengikuti proyek yang diadakan Setjen DPR. Menurutnya, koperasi mengikuti prosedur yang berlaku. Enggan melanggar aturan, maupun memakai berbagai cara ‘lain’ demi mendapatkan proyek.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info