Koperasi Setjen DPR, Prestasi dan Omzet Milyaran
Edsus Lebaran 2013:

Koperasi Setjen DPR, Prestasi dan Omzet Milyaran

Terganggu dengan persepsi "Koperasi DPR berada di bawah DPR".

RFQ
Bacaan 2 Menit

Apalagi untuk mendapatkan proyek dengan nilai kurang dari Rp200 juta yang dapat dilakukan penunjukan langsung.Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Akan ‘pagar’ usaha itu, Aji teringat dengan pesan mantan Sekjen DPR, Nining Indra Saleh. “Silakan koperasi bersaing dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen. Tapi jangan sekali-sekali bermain aturan,” ujarnya mengulang pesan Nining.

Aji memastikan sejak berdiri hingga kini, tak pernah Koperasi Pegawai Setjen DPR tersandung hukum. Apalagi terkait proyek pengadaan di DPR. ‘Pagar’ itu menurutnya menjadi landasan dan kunci utama bagi pengurus koperasi dengan karyawan sendiri sebanyak 22 orang, mengelola usaha agar tetap sehat. Apalagi, pengurus koperasi yakin prospek keuntungan usaha bakal yang meningkat tiap tahun.

Koperasi yakin jika ada benturan dalam melaksanakan proyek pengadaan, jalan terbaik adalah berkonsultasi dengan Sekjen DPR, sebagai pembina koperasi dan Dinas Koperasi. Beruntung, ujarnya sejauh ini, jalur itu belum pernah dilakukan pengurus koperasi. Kalaupun ada persoalan hukum, maka sudah siap pendampingan hukum bagi pengurus koperasi.

Bentuk lain kemandirian Koperasi Pegawai DPR ini ditunjukkan AJi. Yaitu dengan membayar sewa tempat usaha pada Setjen DPR. Pembayaran sewa itu menjadi Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setjen DPR. “Kita bayar ke Setjen,” imbuhnya.

Suatu kali, kata Aji, Setjen DPR dihujat sejumlah tokoh koperasi nasional karena menarik sewa dari Koperasi Pegawai DPR. Karena para tokoh koperasi yakin pemberian hak khusus lazim diberikan institusi asal bagi koperasi pegawai sebagai bagian dari perlindungan.

Menurut Aji, membayar biaya sewa sebagai bentuk taat aturandan risiko sebagai badan hukum mandiri. Sekaligus menaati salah satu Peraturan Menteri Koperasi (PMK) tentang Pengelolaan Barang dan Jasa. Disebutkan, terhadap barang dan jasa negara yang belum dimanfaatkan untuk dinas yang digunakan untuk pinjam meminjam, sewa menyewa, maka harus dipungut PNBP.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info