Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tpikor)Jakarta menghukum Ilham Martua Harahap selama sembilan tahun penjara. Majelis hakim menilai, terdakwa Ilham terbukti bersalah melakukan tiga dakwaan yang diajukan penuntut umum Kejaksaan Agung.
“Mengadili, menyatakan terdakwa Ilham Martua Harahap terbukti melanggar dakwaan kesatu primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dakwaan kedua pertama Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan dakwaan kedua kedua, Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan dakwaan ketiga, Pasal 15 jo Pasal 5 UU 31/1999 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP,” ujar Hakim Ketua Pangeran Napitupulu, Selasa (8/5).
Majelis juga mengharuskan terdakwa, yaitu pidana denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, apabila denda tak dibayar. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp1,4 miliar setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam satu bulan uang belum dibayarkan, seluruh harta benda terdakwa disita dan dilelang oleh negara. Apabila nilainya belum mencukupi diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.
Selain sopan dan belum pernah dihukum, usia terdakwa yang dianggap majelis masih relatif muda menjadi faktor meringankan bagi Ilham. Hakim Anggota I Made Hendra menuturkan, kejadian ini bermula dari adanya tawaran terdakwa kepada rekannya yang bertugas di Pemkab Batubara, Fadil Rachman agar uang Pemkab bisa didepositokan. Lalu, Fadil meneruskan tawaran tersebut kepada Yos Rouke, atasannya yang menjabat Kepala DPPKAD Pemkab Batubara, Sumut.
Pada Agustus 2010 terjadi kesepakatan antara Yos Rouke dengan Kepala Cabang PT Bank Mega Tbk capem Jababeka, Itman Hari Basuki. Yaitu, Yos menggunakan uang Pemkab Batubara untuk ditempatkan di Bank Mega Capem Jababeka. Karena adanya deposito berjangka itu, Pt Nobel dan PT Pasific Fortune Management mendapat fee sebesar 10 persen. Kemudian Yos Rouke diberi penawaran bunga tujuh persen per tahun dari setiap pembukaan deposito berjangka dan Deposito on Call (DoC) oleh Itman.
Beberapa hari kemudian, Itman menerima 10 lembar advis deposito palsu dari Andhy Gunawan di restauran Imax, Plaza Semanggi. Lalu pada akhir pekan pertama September 2010, Fadil dan Yos menemui Itman, Rachman, Ilham di sebuah kafe di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Inti pertemuan, Yos akan menempatkan Rp20 miliar dana Pemkab Batubara dengan jangka waktu tiga bulan dan bunga tujuh persen per tahun.
Lalu melalui mekanisme SP2D, Yos dan Fadil memindahkan uang Pemkab Batubara di Bank Sumut cabang pembantu Limapuluh ke rekening Pemkab Batubara di Bank Mega capem Jababeka. Total transfer sebanyak lima kali itu mencapai Rp80 miliar. Lalu Fadil dan terdakwa membujuk Yos agar mau menempatkan dana yang sudah ada di Bank Mega ke rekening giro PT Nobel dan PT Pasific untuk diinvestasikan.
Agar tak diburu salah, Fadil dan terdakwa menjanjikan fee sebesar Rp1 miliar pada Yos. Lalu, Fadil dan Rais Kalla, bersama Itman mencoba menutupinya pemindahan dana itu. Caranya, Itman atas arahan Fadil dan Rais memberikan lima lembar advise deposito palsu dari Andhy Gunawan pada Yos.
Padahal, sejatinya dana Pemkab Batubara dipindahkan sebagai investasi di PT Nobel sebesar Rp50 miliar dan PT Pasific sebanyak Rp30 miliar. Agar makin mengaburkan aksi itu, setiap bulan terdakwa diperintahkan Fadil dan Rais mengirimkan uang ke rekening Pemkab Batubara di Bank Sumut. Sejak pertengahan September 2010 hingga awal Mei 2011 uang yang disetorkan sebagai hasil bunga hasil DoC mencapai Rp1,252 miliar. Dalam aksi ini, terdakwa Fadil telah menikmati uang sebesar Rp1,4 miliar.
Terkait dakwaan kedua, Hakim Anggota Tati Hardianti mengatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 dan Pasal 5 UU TPPU. Karena terdakwa selaku Head Marketing PT Nobel dan Direktur PT Pasific, bersepakat dengan Fadil, Itman, Rais Kalla, Alviano Tanjung alias Alvin untuk mengalihkan deposito Pemkab Batubara dipindahkan ke rekening giro untuk investasi di PT Nobel dan PT Pasific.
Tak hanya itu, terdakwa juga dianggap terbukti melakukan percobaan suap seperti diatur dan diancam pidana pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi. Yaitu menggunakan jasa David Purba untuk menghubungi oknum Kejaksaan Agung agar dirinya tidak dicari penyidik dan Fadil Rachman dibebaskan dari penjara.
Atas vonis majelis hakim, terdakwa dan tim penasihat hukumnya mengambil langkah pikir-pikir atas putusan ini. Sebaliknya, tim penuntut umum Kejaksaan Agung langsung mengambil upaya banding atas putusan ini. Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa dihukum 14 tahun penjara dan denda Rp6 miliar subsider enam bulan kurungan.
















