Dengan demikian, Upiek berpendapat, penetapan tersangka Ilham Arief, serta semua tindakan KPK yang menyertai penyidikan perkara Ilham, seperti penyitaan dan pemblokiran rekening Ilham tidak sah. "Oleh karena penetapan tersangka atas pemohon tidak sah, penyitaan, pemblokiran tidak sah, maka pemblokiran dicabut," paparnya.
Selain itu, Upiek turut mempertimbangkan putusan MK tanggal 28 April 2015 lalu sebagai dasar untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka Ilham. Putusan MK itu memperluas kewenangan hakim praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
Atas putusan tersebut, Ilham mengatakan dirinya hanya mencari kepastian hukum. Ia menilai, putusan praperadilan itu sekaligus dapat meluruskan tuduhan-tuduhan miring seputar dirinya. Selaku Wali Kota Makassar, Ilham mengaku, ia merupakan kepala daerah pertama yang mengajukan Memorandum of Understanding (MoU) pencegahan korupsi.
Di samping itu, kuasa hukum Ilham, Johnson Panjaitan mengapresiasi putusan praperadilan kliennya. Ia menganggap pertimbangan hakim tunggal Upiek yang memutus praperadilan Ilham sangat teliti, sehingga dapat melihat adanya ketidakprofesionalan KPK dalam menetapkan Ilham sebagai tersangka.
"Ini era baru setelah putusan MK. Kami akan mengambil dua langkah. Pertama, langkah terkait kebohongan penyidik dan penyelidik KPK di persidangan. Kedua, hakim dalam pertimbangannya (menyarankan Ilham) mengambil langkah lain, yaitu gugatan. Yang lebih penting, mengembalikan harkat dan martabat (Ilham)," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, pertengahan 2014 lalu, KPK menetapkan Ilham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012. Akibatnya, kerugian negara ditaksir mencapai Rp38,1 miliar.
